Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Banjarbaru pada Senin (02/11/2024). Massa yang terdiri dari berbagai kalangan mendesak agar Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Banjarbaru 2024 diulang, karena dianggap penuh dengan kejanggalan dan mencederai demokrasi.

Banuaterkini.com, BANJARBARU - Demonstrasi dimulai sejak pukul 10.00 WITA, dengan massa memenuhi kawasan Lapangan dr. Murdjani sambil membawa berbagai poster berisi tuntutan mereka.

Beberapa spanduk yang dibawa massa bertuliskan, "Pilkada Harus Diulang!!!", "Hentikan Kongkalikong dengan Oligarki, KPU & Bawaslu Harus Diadili!!!", dan "Kami Tidak Mau Dipimpin oleh Calon Wali Kota yang Menghalalkan Segala Cara."

Mayoritas peserta aksi adalah ibu-ibu rumah tangga, yang turut menyuarakan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan Pilwali Banjarbaru.

Koordinator aksi, Rachmadi "Engot", menyampaikan orasinya di tengah massa yang memadati lokasi demonstrasi.

Ia menyebut bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 1774 menjadi sumber dari berbagai permasalahan yang terjadi.

Menurutnya, SK tersebut merugikan masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pihaknya menuntut pemungutan suara ulang sebagai solusi utama atas persoalan ini.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan kepada DPRD Kota Banjarbaru.

Pertama, DPRD diminta mengambil sikap tegas atas jalannya Pilkada 2024.

Kedua, DPRD diharapkan mendukung gerakan penyelamatan demokrasi dengan meminta KPU untuk menghentikan tahapan Pilkada hingga ada kejelasan hukum.

Ketiga, mereka menuntut Ketua DPRD mencabut pernyataan di media yang meminta masyarakat menerima hasil Pilkada.

Keempat, mereka meminta DPRD menyatakan komitmen untuk membela kepentingan rakyat, atau siap dinyatakan tidak mewakili rakyat jika tuntutan tersebut diabaikan.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, menemui massa aksi di halaman Gedung DPRD.

Dalam dialognya, ia berjanji akan mengawal aspirasi masyarakat hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika diperlukan.

Ia juga membuka ruang audiensi dengan perwakilan massa dari lima kecamatan untuk mendengarkan keluhan lebih rinci.

Gusti menyatakan bahwa pihaknya akan mendampingi masyarakat dalam setiap langkah hukum yang diperlukan.

"Aspirasi ini akan kami sampaikan, dan saya siap mengawal proses ini hingga selesai. Saya mengapresiasi masyarakat yang telah menyampaikan pendapatnya dengan damai," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua KPU Banjarbaru, Dahtiar, yang hadir dalam audiensi, menjelaskan bahwa KPU hanya menjalankan regulasi sesuai arahan KPU RI.

Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan Pilkada telah diatur berdasarkan Undang-Undang dan harus tetap berjalan.

Namun, penjelasan ini dianggap tidak memuaskan oleh massa aksi yang menginginkan penundaan seluruh tahapan Pilkada hingga semua permasalahan terselesaikan.

Koordinator aksi, Rachmadi "Engot", menegaskan bahwa masyarakat akan terus mengawal tuntutan mereka hingga mendapatkan kejelasan.

Ia juga memperingatkan bahwa jika dalam tiga hari tidak ada keputusan konkret dari DPRD, aksi yang lebih besar akan kembali digelar.

Demonstrasi berlangsung kondusif dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Meski demikian, semangat para peserta aksi terlihat jelas melalui orasi-orasi dan yel-yel yang terus dikumandangkan sepanjang acara.

Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjarbaru serius dalam memperjuangkan hak-hak demokrasi mereka.