Laporan: Muaz  l  Editor: DR MDQ Elbanjary

Wakil Bupati (Wabup) Tanah Bumbu (Tanbu) HM Rusli dengan tegas meminta agar segala aktivitas pertambangan di dekat jalan Provinsi dihentikan, menyusul banyaknya keluhan terkait dampak lingkungan yang diakibatkan pertambangan tersebut. 

Batulicin, Banuaterkini.com  - Pernyataan Wakil Bupati HM Rusli tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat dengar pendapat DPRD Tanah Bumbu terkait dampak aktivitas Tambang batubara di wilayah Desa Satui Barat, pada Selasa (06/09/2022).

Menurut Wabup Tanbu, HM Rusli, dirinya secara tegas melarang kegiatan pertambangan di pinggir poros jalan raya apalagi jalan nasional yang menimbulkan dampak pada pemukiman masyarakat.

"Sekali lagi saya tegaskan, hentikan kegiatan pertambangan dan siapkan jalan alternatif," tegas Wabup HM Rusli dikutip Banuaterkini.com.

Karena dirinya sangat yakin, imbas dari pertambangan yang terjadi di Satui Barat lambat laun akan merusak jalan raya pada poros jalan nasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur itu, karena saat ini jalan sudah mulai retak dan terjadi longsoran.

Ini bukan sekedar cerita saja, melainkan dirinya sendiri saat menuju ke Banjarmasin mengalami. Malah mobil miliknya oleng hingga mau terbalik karena kondisi jalanan poros di wilayah di Satui Barat itu rusak.

"Saya sendiri stop mobil melihat kondisi jalan didaerah yang terjadi keretakan jalan, berbahaya, " ujar Wabup.

Kemarin, lanjut Wabup terkait masalah ini dirinya bersama Staf Ahli Bupati Ustad Hamzah langsung mendatangi Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Saat di sana dijelaskan tidak ada anggaran untuk membuat Jalan Nasional baru, yang ada hanya anggaran pemeliharaan. Jadi, Jalan Nasional ini wajib dijaga dan dipelihara.

"Sekali lagi saya tekannya, pihak perusahaan dalam hal ini PT MJAB menghentikan aktivitas pertambangan, dan sesegera mungkin membuatkan jalan alternatif, " pinta wabup.

Kalo jalan terputus, kata Wabup lagi, akan berdampak pada pengguna jalan dalam hal ini warga kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru bahkan Propinsi Kalimantan Timur karena jalan ini poros jalan lintas provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantna Timur.