Menteri PUPR bertemu Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, untuk membahas mengenai anggaran pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara, belum lama ini. Sumber: Okezone

Editor: Ghazali R/M/DQ Elbanjary

Proses pembangunan infrastuktur dasar di Ibukota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan membutuhkan dana yang cukup besar.

Jakarta, Banuaterkini.com – Kementerian PUPR menyebutkan bahwa 2022 hingga 2024 untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN diperlukan dana mencapai angka Rp43,73 triliun.

"Kebutuhan semua 2022 sampai 2024 sebesar Rp43,73 triliun. Usulan kami untuk April kemarin untuk 2022 ini adalah Rp5 triliun," papar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti dikutip dari Antara, Kamis (09/06/22).

Menurut Menteri Basuki, untuk membangun infrastruktur dasar dengan dana sebesar itu pihaknya sudah menghungi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Kami telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kebutuhan dana pembangunan IKN sebesar Rp5 triliun tersebut,” jelas dia.

Meski demikian, ia menyebut saat ini sudah ada sejumlah proyek dalam proses lelang. Dengan demikian, usulan pendanaan sebesar Rp5 triliun kemungkinan hanya akan diserap Rp4,3 triliun. 

"Ada beberapa yang sudah lelang di Cipta Karya, ada yang lelang Juni ini. Kemungkinan tidak akan menyerap Rp5 triliun, tapi sekitar Rp4,3 triliun. Tapi semua keseluruhan sampai 2024 sekitar Rp43,73 triliun, ini juga disiapkan DIPA-nya," kata Basuki sepeti dikutip dari cnn, Sabtu (11/06/22). 

Ilustarasi desain Ibukota Negara Nusantara.

Ia menegaskan bahwa Kementerian PUPR bertugas untuk membangun infrastruktur dasar di IKN. Disebutkannya, bahwa pihaknya hanyamenangani beberapa pekerjaan prasarana dasar, yaitu jalan tol, jalan nasional, kantor presiden, kantor wapres, kantor-kantor kementerian koordinator dan Kementerian Sekretaris Negara. 

Selain itu, Kementerian PUPR juga bertugas untuk pengerjaan air baku dan drainase. Pembangunan tahap awal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN ditargetkan selesai pada 2024. Pembangunan KIPP IKN direncanakan terbagi menjadi empat zona, yaitu Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3. 

Zona 1A dan 1B sendiri akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian. Sementara, zona lainnya masih dalam tahap perencanaan. 

Adapun Kementerian PUPR menyatakan pembangunan fisik IKN Nusantara akan dimulai pada awal Semester II 2022 agar bisa memenuhi target pada 16 Agustus 2024 pusat pemerintahan berada di ibu kota baru.***