Pemerintah dan akademisi menggandeng pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mengidentifikasi kendala, kebutuhan, dan peluang pemberdayaan melalui Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2024.

Banuaterkini.com, BANJARMASIN – Kegiatan ini digelar pada Jumat (20/12/2024) di Banjarmasin, dengan fokus utama meningkatkan daya saing UMKM melalui solusi strategis berbasis data.

Diseminasi Kajian Fiskal Regional Kalsel Triwulan III Tahun 2024 menjadi ajang penting bagi pemerintah, akademisi, dan pelaku UMKM untuk berdialog tentang pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan tema “Pemberdayaan UMKM: Kendala, Kebutuhan, dan Dukungan Pemerintah,” acara ini bertujuan untuk mencari solusi strategis yang berkelanjutan demi mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM di wilayah Kalsel.

UMKM memainkan peran vital dalam perekonomian Kalsel. Berdasarkan data, terdapat 364.628 pelaku UMKM yang sebagian besar bergerak di sektor perdagangan besar dan eceran.

Kabupaten Banjar tercatat sebagai daerah dengan jumlah UMKM tertinggi, sementara Kota Banjarmasin memimpin dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan literasi keuangan yang relatif baik.

Meski begitu, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti akses pembiayaan, promosi, bahan baku, legalitas usaha, dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam paparannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses pembiayaan melalui KUR dan program tambahan subsidi bunga.

"Pendampingan yang intensif serta pelatihan digital marketing juga menjadi prioritas untuk mendorong UMKM lebih kompetitif," ujarnya.

Selain itu, dukungan dari pemerintah mencakup pembangunan rumah kemasan untuk meningkatkan kualitas produk, pengadaan pelatihan teknis, hingga pemberian subsidi biaya perizinan usaha.

Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Dwijo Muryono, menyoroti perlunya sosialisasi regulasi yang lebih luas agar UMKM dapat menembus pasar internasional.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian ini mencakup penambahan kuota KUR, peningkatan kapasitas rumah kemasan, hingga pengembangan pelatihan terpadu yang berkelanjutan.

"Dengan data dan rekomendasi yang dihasilkan, kami berharap kebijakan ini dapat mendorong UMKM naik kelas," ungkap Dr. Nuril Huda, akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat.

Acara ini turut menghadirkan berbagai narasumber, seperti Herry Pradana dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalsel serta Juanda, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Provinsi Kalsel.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan ekosistem UMKM yang tangguh di Kalsel.

Diseminasi ini menegaskan pentingnya peran UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah sekaligus memberi gambaran langkah konkret pemerintah dalam memberikan dukungan maksimal untuk sektor tersebut. (Juna).