Di sisi belanja negara, Kalsel mencatat realisasi belanja sebesar Rp27,60 triliun atau 71,23 persen dari pagu, meningkat 30,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja pegawai mencatat realisasi tertinggi, yakni 80,73 persen, karena adanya pencairan gaji ke-13, tunjangan hari raya (THR), dan kenaikan gaji pokok pegawai di wilayah tersebut.

Realisasi pendapatan APBD Kalsel mencapai Rp29,14 triliun atau 67,93 persen dari target hingga akhir September 2024, meningkat 28,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pajak daerah tercatat sebesar Rp3,91 triliun, sementara retribusi daerah mengalami peningkatan signifikan hingga 571 persen. Syafriadi menjelaskan bahwa peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari layanan umum.

Dalam publikasi Alco Regional, Syafriadi juga mengungkapkan bahwa luas lahan dan produksi kelapa sawit di Kalsel terus meningkat hingga 2022, mencerminkan peran penting komoditas ini dalam perekonomian provinsi.

Meski demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti perubahan iklim, ketersediaan lahan, dan fluktuasi permintaan global.

Sebagai upaya mengatasi tantangan di sektor sawit, Syafriadi berharap agar pemerintah mempercepat program peremajaan sawit rakyat dan memberikan akses bibit unggul kepada petani kecil.

Selain itu, digitalisasi pertanian melalui penggunaan teknologi seperti drone dan sistem pemantauan digital diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan sawit.

“Dengan surplus neraca perdagangan dan peningkatan aktivitas di sektor sawit dan pertambangan, kami optimis menutup tahun anggaran dengan pertumbuhan yang positif,” pungkas Syafriadi.