Laporan: Misbad   l  Editor: DR MDQ Elbanjary

Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah tampaknya kurang memberikan pengawasan ketat pada distribusi BBM di Stasisun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terutama pada penyaluran BBM bersubsidi jenis pertalite. Akibatnya terjadi antrian panjang kendaraan roda dua dan roda empat di berbagai SPBU.  Agar tak membuka peluang penyalahgunaan BBM bersubsidi, maka diperlukan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak.

Banjarmasin, Banuaterkini.com - Antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, tampaknya selain disebabkan masih kurang familiarnya konsumen menggunakan aplikasi MyPertamina yang menjadi keharusan saat membeli BBM di SPBU, juga diduga disebabkan maraknya aktivitas pelangsiran BBM bersubsidi oleh sindikat pengepul BBM bersubsidi.

"Saya menduga antrian di SPBU terjadi, karena ada yang mengatakan ke saya setelah antri berjam-jam pas sampai di depan konter pengisian BBMnya habis," tutur Pakar Hukum, Dr Fauzan Ramon kepada Banuaterkini.com, Kamis (08/09/2022) pagi. 

Mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Dr Fauzan Ramon saat dikonfirmasi terkait banyaknya keluhan masyarakat soal panjangnya antrian di beberapa SPBU di wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menuturkan bahwa tatakelola pengisian BBM di SPBU tampaknya perlu pembenahan.

Apalagi, kata Fauzan, "kewajiban" konsumen menggunakan aplikasi Mypertamina dapat dikatakan kurang tepat, mengingat tidak semua konsumen yang ingin mengisi BBM untuk kendaraannya khususnya kendaraan roda dua, masih banyak yang gagap dan kurang mengerti cara memakai aplikasi itu. 

"Saya mendapatkan informasi banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku sangat prihatin dengan terjadinya antrian di berbagai SPBU hanya untuk membeli beberapa liter BBM jenis pertalite, harus antri berjam-jam lantaran tidak mengerti cara menggunakan aplikasi MyPertamina," ujar Fauzan.

Kondisi ini, imbuh Fauzan, tentu keluhan tersebut tak boleh dibiarkan berlatur-larut. Di saat masyarakat sedang menghadapi beban kenaikan harga BBM yang pasti akan berdampak pada peningkatan harga kebutuhan pokok, konsumen disuruh mengantri untuk membeli BBM dengan birokrasi panjang yang diciptakan melalui kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina. 

"Perlu evaluasi lagi penggunaan aplikasi itu (Red: MyPertamina), masyarakat jangan dipersulit, mereka tidak semuanya terbiasa menggunakan teknologi yang rumit, meski maksudnya untuk memudahkan tetapi faktanya kan justru mempersulit. Padahal, keperluan BBM mereka kan tidak terlalu banyak, paling beberapa liter saja untuk kendaraan roda dua, kasian kalau harus antri berjam-jam," kata Fauzan.

Pengawasan pada Sindikat Pelangsir BBM

Kondisi ini, lanjut Fauzan, apabila dibiarkan membuka peluang semakin menjamurnya pelangsir BBM. Pasalnya, ada kejadian konsumen mengantri lama, tiba-tiba pas sudah sampai diujung antrian ternyata BBMnya habis.

Kondisi SPBU yang penuh antrian tanpa pengawasan ketat seperti yang terjadi di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, membuka kesempatan para sindikat pelangsir untuk melakukan kecurangan dengan banyaknya antrian.

"Bisa saja terjadi, kendaraan yang mengantri itu ternyata sindikat pelangsir, jadi perlu ada tim pengawas gabungan agar penyalahgunaan BBM oleh para pelangsir tidak terjadi," imbuhnya.

Dikatakan mantan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin itu, tim pengawas gabungan bisa saja melibatkan aparat kepolisian dan satpol PP yang ditugaskan khusus untuk itu.

"Jadi ini soal kebijakan yang harus disiapkan dalam situasi seperti sekarang, agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh sindikat pelangsir," tegas Fauzan yang kini menjadi Penasehat Hukum sejumlah perusahaan besar di Kalsel. 

Dosen salah satu perguruan tinggi di Kalsel ini, juga meminta kepada Pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina, selain untuk memudahkan masyarakat memperoleh BBM, juga untuk menghindari menjamurnya pelangsir BBM.

Sudah jadi rahasia umum, ujar Fauzan, bahwa di daerah ini sindikasi pelangsir BBM menjadi persoalan tersendiri dalam distribusi BBM, terutama BBM bersubsidi. Sebab, ada semacam pola yang seolah diciptakan, yaitu antrian panjang di SPBU, yang ujung-ujungnya BBM di SPBU tersebut cepat habis.

Anehnya, kata Fauzan, di luar SPBU resmi banyak orang berjualan BBM bersubsidi yang harganya bisa menggila karena jauh lebih tinggi dibanding harga resmi di SPBU.

"Di SPBU harga resmi yang dipatok Pemerintah per tanggal 3 September lalu harga Pertalite Rp10 ribu, tapi di luaran harganya bisa mencapai angka di atas Rp14 ribu. Mengapa ini bisa terjadi? Sudah bisa dipastikan, pengawasan terhadap pelangsir di SPBU sangat longgar, sehingga sindikat pelangsir dengan leluasa beroperasi," bebernya.

Saran saya, kata Fauzan, khususnya di wilayah ini, Pemerintah Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Pemerintah Kabupaten Banjar, sebaiknya segera membuat kebijakan khusus pengawasan terhadap para pelangsir, agar harga BBM dapat dikendalikan secara proporsional dan tidak menambah berat beban masyarakat.

"Oleh sebab itu, tak ada jalan lain kecuali Pemerintah, dalam hal ini untuk wilayah Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, perlu ada kebijakan pengawasan yang ketat, supaya tidak terjadi antrian di SPBU dan pelangsiran tidak merajalela," pungkasnya.