Mediasi merupakan sebuah alternatif penting untuk mendorong keterbukaan informasi. Hal itu muncul saat Bedah Buku karya Dr KH Muhari, S.Ag, M.Ikom “Model Mediasi dalam Sengketa Informasi” yang digelar di Aula Disbudporapar Kabupaten Banjar, Rabu (18/12/2024).

Banuaterkini.com, MARTAPURA – Buku karya yang mengupas tentang persoalan media dalam kerangka penyelesaian sengketa informasi menjadi sorotan utama dalam acara yang dihadiri berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, hingga pemerhati keterbukaan informasi.

Dr. Yati Nurhayati, Komisioner Komisi Informasi Kalsel, menekankan bahwa mediasi memegang peran kunci dalam memastikan hak publik atas informasi dapat terpenuhi. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi informasi di masyarakat dan resistensi dari sebagian badan publik masih menjadi hambatan signifikan.

“Mediasi adalah instrumen penting untuk mengatasi sengketa informasi tanpa harus melalui proses hukum yang berlarut-larut. Diperlukan peningkatan kapasitas mediator dan pemahaman publik agar hak atas informasi dapat direalisasikan secara efektif,” ujar Dr. Yati.

Pendapat serupa disampaikan oleh Dr. Fahrinoor, akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Menurutnya, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh konteks budaya lokal. Di beberapa daerah, budaya seperti ewuh pakewuh (rasa sungkan) kerap menghambat proses penyelesaian sengketa informasi.

“Mediasi harus dirancang dengan mempertimbangkan sensitivitas budaya masyarakat setempat. Pendekatan inklusif akan membuat proses mediasi lebih efektif dan diterima semua pihak,” tegas Dr. Fahrinoor.

Sementara itu, Dr. MS Shiddiq, penggiat literasi media yang tampil secara daring, memberikan apresiasi terhadap buku ini sebagai panduan praktis dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Menurutnya, karya Dr. Muhari memberikan solusi melalui model mediasi yang berfokus pada dialog terbuka dan transparansi.