"Kami bersama Pemkab Tanbu akan membentuk tim teknis kajian khusus terkait masalah kerusakan pemukiman warga dan rusaknya jalan nasional ini," kata Ketua DPRD Tanbu, Kamis (08/09/2022).

Sementara Kepala Tehnik Tambang PT Mitra Jaya Abadi Bersama (MJAB), Arifin Noor Ilmi, yang berada di lokasi mengaku, pihaknya bekerja berdasarkan acuan dan kajian lingkungan serta dengan perizinan yang lengkap.

“Perusahaan kami dalam melakukan pertambangan sudah sesuai dengan perizinan dan kajian lingkungan yang disetujui oleh pemerintah,” ujarnya.

Arifin juga menjelaskan, bahwa keberadaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT MJAB saat ini beraktivitas dengan titik lokasi terjadinya kerusakan jalan dan pemukiman warga, cukup juah yakni berkisar antara 200 meter.

Arifin malah menuding ada di sekitar lokasi longsor, juga terdapat pemegang perizinan lain, yang melakukan aktivitas pertambangan, bahkan posisi di depan IUP PT MJAB, yang lebih dekat dengan lokasi terjadinya longsor.

“Sepengetahuan kami, ada perizinan-perizinan lain yang sudah tidak berlaku atau tidak diperpanjang, hingga tak lagi melakukan aktivitas tambang. Namun justru, meninggalkan bekas galian tambang,” ujarnya.

Menanggapi terkait dengan masalah sosial lingkungan, pihak perusahaan sudah memperhatikan warga di sekitar tambang, baik itu berupa tali asih maupun santuan setiap bulannya, dan itu sudah berjalan cukup lama diakuinya.

PT MJAB meminta, kepada pihak-pihak terkait harus lebih objektif, dalam hal ini baik dari aspek keilmuan maupun ilmiah bisa memberikan edukasi penjelasan atas tudingan yang selama ini beredar di masyarakat kepada pihaknya.

“Kami dari PT. MJAB tidak menutup mata dan tidak berdiam diri, jika tidak memiliki itikat baik, kami punya bukti-bukti yang konkrit,” tegasnya.