"Jadi harapan kami di OIKN melalui pertemuan ini, maka beberapa potensi kerja sama yang selama ini sudah mulai digagas dapat diwujudkan dalam waktu sesegera mungkin," ujar Bambang.

IKN, lanjut Bambang, memang akan memasuki tahapan di mana nantinya potensi-potensi ekonomi, bisnis dari beberapa kabupaten/kota dan provinsi dapat dirajut serta diwadahi dalam pengembangan-pengembangan IKN, khususnya dalam pengembangan daerah di luar kawasan yang ada sekarang.

"Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini masih berfokus pada KIPP, tetapi dari kenyataan di lapangan bahwa minat dari lima kali ground breaking senilai Rp49,6 triliun sudah mencakup di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) juga," jelas Bambang.

Ditambahkannya, terdapat beberapa wilayah pengembangan misalnya wilayah pengembangan IKN di Barat agak sebelah Utara yang memang sudah diminati oleh beberapa investor.

"Tentu saja dengan peluang-peluang itu, kita mengadakan beberapa roadshow pada tempat-tempat di mana pusat-pusat ekonomi itu berada, seperti di Surabaya, Medan, Makassar, dan tempat-tempat lainnya untuk mengundang para pelaku bisnis dari kabupaten/kota dan provinsi untuk bersama-sama membangun Nusantara," jelas Bambang.

Berdasarkan Lampiran Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, menyatakan bahwa studi kelayakan teknis untuk penentuan lokasi IKN yang dilakukan pada tahun 2018-2019 menjadi dasar pemilihan lokasi IKN yang baru.

Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah.

Pertama, dari sisi lokasi, letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional.

Kedua, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, pelabuhan, dan jalan tol yang baik serta ketersediaan infrastruktur lain, seperti jaringan energi dan air minum yang memadai.

Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan lKN.