Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin mencatat lompatan signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini mendapat sorotan positif dari Ombudsman Republik Indonesia, yang secara langsung menyampaikan apresiasinya atas capaian luar biasa tersebut.

Banuaterkini.com, BANJARMASIN - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, menyampaikan pujiannya saat melakukan kunjungan kelembagaan ke Balai Kota Banjarmasin pada Jumat (11/04/205).

Dalam pertemuan tersebut, ia menyoroti kemajuan drastis dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemko Banjarmasin.

“Skor pelayanan publik Kota Banjarmasin meningkat tajam. Ini lompatan yang patut diapresiasi,” ujar Hadi, dalam keterangannya kepada media, Senin (14/04/2025).

Peningkatan yang dimaksud bukan tanpa bukti. Berdasarkan data Ombudsman, nilai kepatuhan Kota Banjarmasin pada 2021 berada di angka 83,98, sempat turun pada 2022 menjadi 69,63, namun melesat ke angka 88,02 di 2023, dan mencapai puncaknya pada 2024 dengan skor fantastis 95,45.

Capaian tersebut menempatkan Kota Banjarmasin dalam kategori Zona Hijau, predikat tertinggi dalam pelayanan publik.

Tak hanya angka yang bicara. Hadi juga menyoroti komitmen kuat Walikota HM Yamin HR dan Wakil Walikota Hj. Ananda dalam mendorong pelayanan publik berbasis digital dan responsif.

“Bagi kami, ini bukan hanya statistik. Ini bukti nyata bahwa Pemko serius membenahi tata kelola,” tambah Hadi.

Dalam kesempatan itu, Ombudsman juga menyerahkan “Ombudsman Brief”, yaitu laporan evaluasi dan catatan pengawasan pelayanan publik selama lima tahun terakhir.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi panduan strategis Pemko dalam merancang kebijakan dan program kerja ke depan.

Tak hanya fokus pada pencegahan maladministrasi, Ombudsman juga memberikan perhatian besar terhadap penyelesaian berbagai laporan masyarakat yang masuk.

Menurut Hadi Rahman, sejumlah isu krusial telah mendapat penanganan serius oleh pihaknya bersama Pemko Banjarmasin.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah masalah pengelolaan sampah, yang dinilai masih memerlukan perbaikan dalam sistem dan pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi sorotan, khususnya dalam memastikan pelayanan tetap berjalan sesuai standar dan etika birokrasi.

Di sektor pendidikan, Ombudsman menyoroti perlunya tata kelola yang lebih akuntabel dan merata, termasuk dalam hal akses internet bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran kota.

Pengurusan administrasi kependudukan pun menjadi laporan yang sering muncul, mulai dari proses yang lambat hingga layanan yang belum sepenuhnya transparan.

Penerbitan surat sporadik tanah juga masuk dalam daftar catatan penting, mengingat masih adanya keluhan dari masyarakat terkait kejelasan status dan kecepatan proses.

Tak ketinggalan, penanganan infrastruktur dan penegakan Peraturan Daerah (Perda), seperti pengaturan truk angkutan yang masuk ke wilayah kota dan pengelolaan sungai, turut menjadi bagian dari perhatian Ombudsman dalam mendorong pelayanan publik yang lebih baik

Walikota HM Yamin HR menyambut baik masukan dari Ombudsman dan menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki layanan publik di semua sektor.

“Kami terbuka dan siap menindaklanjuti setiap saran dari Ombudsman. Sinergi ini penting agar kualitas layanan publik terus meningkat,” ungkapnya.

Lompatan ini menjadi sinyal positif bahwa reformasi birokrasi di Banjarmasin tak hanya wacana.

Dengan semangat kolaboratif dan digitalisasi yang terus ditingkatkan, Kota Seribu Sungai ini tampaknya siap menjadi rujukan pelayanan publik yang profesional dan bebas dari maladministrasi.