Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan bahwa usulan pemekarang Kabupaten Gambut Raya mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor.

Banuaterkini.com, BANJARMASIN - Menurut Supian HK yang juga Ketua Pemekaran Kabupaten Gambut Raya ini, dirinya meyakini dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sangat besar terhadap usulan pemekaran daerah di Kalsel, termasuk rencana pemekaran Kabupaten Gambut Raya.

Diketahui sepanjang tahun 2023, muncul usulan pemekaran daerah di Provinsi Kalsel yaitu Kabupaten Gambut Raya yang ingin memisahkan diri dari Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kambatang Lima, yang ingin memisahkan diri dari Kabupaten Kotabaru.   

"Beliau sangat mendukung atas terbentuknya Kabupaten Gambut Raya, beliau mendukung seratus persen," kata Ketua Harian Partai Golkar Kalsel ini saat ditemui wartawan, Kamis (04/04/2024).

Buktinya, lanjut Supian HK, Pemprov Kalsel sudah mengucurkan dana melalui APBD untuk mengkaji usulan pemekarang ini. Dua kali kajian akademis dilakukan dengan biaya APBD Kalsel pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Ditemui di ruang kerjanya di DPRD Kalsel Jl Lambung Mangkurat No 18 Banjarmasin, Supian HK menyampaikan dirinya juga sudah menandatangani surat permohonan audiensi dengan Komisi II DPR RI.

"Betul, ini kami akan ngirim surat permohonan audiensi atau rapat kerja dengan Komisi II DPR RI," ujarnya yang terpilih lagi sebagai anggota DPRD Kalsel dari Dapil Hulu Sungai Utara pada Pileg 14 Februari lalu. 

Supian menjelaskan, 'surat cinta' yang akan dikirimkannya ke Komisi II semata untuk memperjuangkan terbentuknya sebuah DOB Kabupaten Gambut Raya.

"Hari ini (4 April 2024) surat ini saya tandatangani sendiri, nanti tim panitia pemekaran termasuk Aspihani Ideris dan panitia lainnya akan mengantarkan surat tersebut ke Senayan," jelas dia.

Sementara itu, saat mendampigi Ketua DPRD Kalsel, Penasehat Panitia Pemekaran Gambut Raya, Suripno Sumas, menambahkan bahwa usulan pemekaran Kabupaten Gambut Raya telah dikaji secara akademis oleh Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. 

Kajian yang dilaksanakan bersama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kalsel ini 
menyatakan bahwa 6 (enam) wilayah Kecamatan meliputi Gambut, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Aluh-aluh dan Beruntung Baru sangat layak menjadi sebuah kabupaten tersendiri yang mandiri.

"Hasil kajian yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020 menyebutkan 6 Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Banjar itu secara teknokratis memiliki kemampuan untuk mandiri atau berdiri sendiri," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel ini.

Jadi, ujar Suripno, berdasarkan hasil kajian tersebut persyaratan Daerah Otonomi Baru (DOB) mencakup kemampuan ekonomi, fiskal, potensi daerah, sosial budaya, politik, kependudukan, kewilayahan, pertahanan dan keamanan, sudah dimiliki Kabupaten Gambut Raya.

Lbih lanjut ia menambahkan, pada Tahun 2021 PSKP ULM juga melakukan kajian ilmiah tentang preferensi masyarakat dari 6 Kecamatan, yang berkaitan dengan dukungan masyarakat terhadap rencana pemekaran Kabupaten Gambut Raya.

"Dan hasilnya, 61 persen mayoritas masyarakat di enam kecamatan menyatakan mendukung rencana pemekarang Kabupaten Gambut Raya," imbuhnya. 

Pada saat yang sama, Sekretaris Panitia Penuntut Pemekaran Kabupaten Gambut Raya, Aspihani Ideris menegaskan, Gambut Raya memang sangat layak dijadikan sebuah kabupaten baru.

"Mengacu UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Gambut Raya, sangat layak untuk menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Banjar," ucapnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, untuk memantapkan langkah termasuk mendapatkan masukan serta arahan dari pemangku kebijakan di tingkat nasional, pihaknya akan mengantarkan surat permohonan untuk audiensi dengan Komisi II DPR RI.

Tujuannya, kata Aspi, adalah untuk memastikan informasi kapan moratorium pemekaran daerah yang selama ini menjadi salah satu kendala utama mewujudkan pemekaran Kabupaten Gambut Raya.

"Prinsipnya, kami Panitia Pemekaran berupaya secara maksimal mempersiapkan berbagai persyaratan yang teknis, administratif maupun fisik kewilayahan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku," pungkasnya. 

Laporan: Ahmad Kusairi

Editor: Ghazali Rahman

COPYRIGHT @BANUATERKINI 2024