“Ya mumpung saya masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI, sesuai dengan kewenangan yang saya miliki Fardhu 'Ain hukumnya bagi saya memperjuangkan DOB Gambut Raya,” tegas Habib Banua.

Sementara itu, Anggota DPRD Kalsel, Haji Suripno Sumas yang juga penasehat Panitia Pemekaran Kabupaten Gambut Raya, mengharapkan pihaknya bersama panitia lainnya dapat melengkapi persyaratan pemekaran DOB Gambut Raya sesuai arahan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Habib Banua.

Dia katakan, pihaknya memang masih mengupayakan melengkapi persyaratan administratif terutama yang berkaitan dengan dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan hasil musyawarah desa.

“Data yang kami miliki, musyawarah desa dilaksanakan sudah lebih 70 persen dari 87 desa yang ada,” ungkap Suripno. 

Suripno menyebutkan, bahwa wilayah Kabupaten Gambut Raya yang diusulkan sebagai DOB terdiri dari enam kecamatan yang terdiri dari 87 desa dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 300 ribu jiwa.

Luas wilayah 6 kecamatan yang masuk dalam DOB Gambut Raya, lanjut Suripno, mencapai 50.180 km persegi.

Sehingga, ujar dia, sangat wajar aspirasi pembentukan DOB Kabupaten Gambut Raya dan memisahkan diri dari Kabupaten induknya yaitu Banjar, adalah sesuatu yang wajar. 

Apalagi, imbuhnya, persyaratan teknis wilayah dari aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lainnya sudah mencukupi.

Untuk itu, lanjutnya, panitia Pemekaran Kabupaten Gambut Raya pasca lebaran Idul Fitri nanti akan menggelar rapat khusus untuk melengkapi persyaratan dukungan berdasarkan hasil musyarawah desa yang belum masuk.

Diungkapnya, bahwa dirinya bersama Panitia Pemekaran Gambut Raya pada 20 April nanti, bakal mengundang sejumlah tokoh masyarakat termasuk aparatur desa dari sejumlah desa yang belum menyerahkan pernyataan dukungan pemekaran DOB Gambut Raya.