Laporan: Misbad l Editor: DR MDQ
Pemerintah Kabupaten Banjar (Pemkab) Banjar berupaya memaksimalkan peran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mulai tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa termasuk instansi swasta untuk ambil bagian mengatasi persoalan stunting.
Martapura, Banuaterkini.com – Untuk mempercepat dalam mengatasi persoalan stunting di Kabupaten Banjar, Ketua Tim Penggerak PKK, Nurgita Tiyas, mengajak seluruh OPD dan unsur lainnya, mulai dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa, untuk berperan aktif mengatasi masalah stunting.
Pasalanya, stunting bukan hanya masalah Kabupaten Banjar saja, dia jua merupakan momok yang menghantui sejumlah daerah di Indonesia. Sebab itu, keikutsertaan semua elemen masyarakat baik unsur Pemerintah Daerah maupun lembaga swasta harus siap bertransformasi menjadi semacam Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang siap membantu mengatasi akar penyebabnya.
“Menangani masalah stunting ini tugas kita semua, ketika ada siaga 1 lokus-lokus yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten, kecamatan serta desa maka seluruh OPD terkait di kabupaten maupun instansi swasta atau perusahaan daerah bertransformasi menjadi Dinas Kesehatan dan Dinsos P3AP2KB untuk mengurus masalah stunting,” ungkap Nurgita Tiyas dalam arahannya saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2022 di Aula Barakat Lantai 2, Kantor Bupati Banjar Martapura, Jumat (09/09/2022) pagi.
Diketahui, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun.
Menurut Nurgita, untuk menangani masalah stunting ini sifatnya gotong-royong dan perlu dukungan dan aksi nyata dari berbagai unsur.
“Ayo kita mulai dari nol perhari ini, gerakan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) harus segera jalan,” ajak Ibu Gita sapaan akrab istri Bupati Banjar Saidi Mansyur itu.
Ditambahkannya, dalam menjalankan aksi tersebut perlu merubah nama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menjadi Tim Penggerak Penurunan Stunting.
“Bikin grup Ibu-ibu camat, masukkan Ibu TP PKK desa, petugas gizi yang ada di puskesmas dan posyandu, lebih bagus lagi kalau ada bidan di grup itu. Ibu-ibu PKK desa bikin grup juga, adopsi saja tiru saja apa yang sudah saya lakukan di Kabupaten,” arahnya.
Hadir dalam Rakor tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Banjar Syahrialluddin, beberapa Kepala SKPD Banjar, para camat beserta Ketua TP PKK Kecamatan se Kabupaten Banjar, para pengurus dan anggota TP PKK kabupaten serta undangan lainnya.
)