“Meski sejak awal kami memang pesimistis terhadap posisioning pada para paslon untuk menolak PLTN dan hanya akan mengoptimalkan energi terbarukan," ungkapnya.

Namun demikian, kami berharap agar presiden saat ini dan presiden terpilih ke depan tidak memaksakan pendirian PLTN di Kalbar dan di Indonesia.

Berbagai elemen masyarakat mesti bergerak, bersuara dan melawan bila rencana tersebut tetap dipaksakan di tengah alpanya optimalisasi energi terbarukan selama ini,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan. Menurutnya, debat yang dilangsungkan kemarin mengkonfirmasi perjuangan untuk lingkungan kedepan akan semakin berat.

“Setelah menonton debat, memakin membuktikan bahwa kedepan perjuangan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanahkan UUD 1945 semakin berat,” tegas dia.

Dikatakan Kisworo bahwa janji paslon soal taubat ekologis akan ditagih dan meminta dibentuknya pengadilan kejahatan lingkungan.

“Kita akan menagih janji paslon terkait taubat ekologis. Dengan melihat lemahnya penegakan hukum lingkungan, sudah saatnya negara kita juga membentuk pengadilan khusus kejahatan lingkungan, agraria dan SDA serta meminta segera sahkan RUU Masyarakat Adat,” ujar Kisworo.

Lebih lanjut, Kisworo meminta agar proyek food estate yang gagal jangan dilanjutkan dan mendesak agar segera dilakukan evaluasi dan audit terhadap proyek perkebunan pangan ini karena sangat kuat terjadi kerusakan lingkungan maupun korupsi.

Direktur Walhi Kalteng, Bayu Herinata menyorot isu lingkungan hidup dan agraria yang menjadi tema debat para cawapres.

“Pada dua Isu yaitu lingkungan hidup dan agraria yang menjadi tema debat para cawapres, tidak ada gagasan baru dan kongkrit disampaikan untuk mengatasi atau menyelesaikan ketimpangan penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang telah terjadi khususnya di Kalimantan Tengah,” tegas Bayu.