Politisi Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti pentingnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk lebih memperhatikan kondisi riil masyarakat yang menghadapi penurunan daya beli, kemiskinan, dan pengangguran.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada capaian penerimaan pajak, tetapi juga mencari solusi terhadap ketimpangan yang terjadi.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Rabu (13/11/2024) lalu, Anis Byarwati mengapresiasi kinerja Kemenkeu terkait perolehan pajak yang mencapai Rp 1.517,53 triliun hingga Oktober 2024, atau 76,30% dari target tahunan.

Namun, ia menekankan bahwa kenaikan pajak saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan ekonomi yang tengah melanda masyarakat.

“Kita menyambut baik perkembangan ini dan semoga usaha gigih pemerintah untuk mencapai target tren pajak ini bisa terwujud,” ujar Anis.

Namun, ia juga mengkritik kebijakan Kemenkeu yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% sesuai dengan Undang-Undang HPP.

Kebijakan tersebut dinilainya bertentangan dengan prinsip Countercyclical Capital Buffer (CCyB) yang pernah diterapkan untuk mendorong daya beli masyarakat saat pandemi.

Lebih jauh, Anis menyoroti dampak nyata dari kondisi ekonomi yang lesu, seperti PHK massal, penurunan daya beli masyarakat, dan para petani yang terpaksa membuang hasil panen karena harga jual yang terlalu murah.

“Kalau kita lihat sekarang ini, sangat jelas daya beli masyarakat itu mengalami penurunan. Kita tidak bisa mengelak dari kenyataan ini,” ujar Doktor Ekonomi Syariah tersebut.

Anis pun mempertanyakan langkah Kemenkeu untuk mengatasi persoalan riil di tengah masyarakat.

Ia menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi, agar kebijakan yang diambil tidak hanya menyentuh permukaan masalah saja.

"Kita perlu melihat dengan kedalaman atau lebih dalam lagi mengenai persoalan ini," pungkasnya.