Dosen Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) kembali menyuarakan tuntutan agar Pemerintah segera mencairkan Tunjangan Kinerja (Tukin) yang telah tertunda sejak 2020.

Banuaterkini.com, BANJARMASIN - Saat melakukan aksi damai di Kampus Poliban, Senin (13/01/2025), para dosen menegaskan bahwa keterlambatan ini tidak hanya melanggar hak ASN, tetapi juga memengaruhi motivasi kerja dan kesejahteraan tenaga pendidik.

“Sejak 2020, kami tidak pernah menerima hak kami, sementara Dosen ASN di kementerian lain sudah menerima Tukin. Ini sangat tidak adil,” ujar Yusuf Rizal Fauzi, Koordinator aksi.

Para dosen menyoroti pentingnya penghargaan terhadap hak mereka untuk mendukung profesionalisme dan produktivitas pendidikan vokasi.

Namun, Pemerintah mengakui adanya kendala dalam pengalokasian anggaran untuk Tukin dosen ASN.

Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, saat ini pembayaran Tukin belum dapat direalisasikan karena tidak tersedianya anggaran yang mencukupi dalam APBN.

“Kami memahami keresahan para dosen dan sedang berupaya mencari solusi terbaik agar hak-hak mereka dapat terpenuhi,” jelas Menteri.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, bahkan menegaskan bahwa Kemendiktisaintek kini tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk merealisasikan tunjangan bagi dosen ASN.

“Tukin ASN Dikti ini, sekarang Pak Menteri terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk implementasinya,” ujar Pratikno saat ditemui di Jakarta, Senin (13/01/2025), dikutip dari Republika.co.id.