Reporter: Indra SN  l  Editor: DRM/DQ Elbanjary

Menjelang Pemilu 2024 dan segala persiapan terkait Pemilu serempak, Komisi II DPR RI menyetujui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Perppu tersebut.

Jakarta, Banuaterkini.com - Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Difriadi Darjat, Perppu tersebut dimaksudkan  untuk mengakomodasi perubahan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasca-pembentukan tiga daerah otonomi baru di Papua.

"Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui diterbitkannya Perppu sebagai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU Pemilu," ujar Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Drs Difriadi usai Rapat Kerja (Raker) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/08/2022) kemarin.

Namun demikian, Difriadi menjelaskan bahwa persetujuan tersebut sebagai konsekuensi terhadap terbentuknya tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Selain itu menurut Difriadi, keputusan tersebut untuk mengantisipasi terbentuknya DOB yaitu Provinsi Papua Barat Daya yang saat ini proses penyusunan Rancangan Undang-Undang sedang dibahas di Komisi II DPR.

Difriadi menyebut, sebelum Perppu dikeluarkan maka pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemilu di provinsi baru tersebut dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu RI.

"Sebelum terbitnya Perppu sebagai perubahan terhadap UU Pemilu, pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilu di provinsi baru di Papua, dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu RI sampai dengan terbentuknya KPU dan Bawaslu di wilayah provinsi baru," ucap politisi asal Kalimantan Selatan tersebut.

Difriadi berharap Perppu tersebut semakin cepat keluar karena tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan sehingga bisa menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemilu di DOB Papua.