Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkapkan keterkejutannya saat mengetahui bahwa pembangunan Masjid Al Jabbar di era kepemimpinan Ridwan Kamil ternyata menggunakan dana utang dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Banuaterkini.com, BANDUNG - Tak tanggung-tanggung, utang sebesar Rp3,4 triliun yang dipinjam oleh Pemprov Jabar pada tahun 2021 kini menjadi tanggungan pemerintahannya hingga 2029.

"Saya tidak meminjam, tapi tiba-tiba ada tanggungan. Dulu dananya dipakai untuk apa?" ujar Dedi Mulyadi dalam sebuah rapat bersama stafnya.

Menurut penjelasan pihak Pemprov Jabar, dana tersebut digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur, seperti jalan, pengairan, air limbah, pemukiman, ruang terbuka hijau, sarana peribadatan, dan revitalisasi pasar.

Salah satu proyek yang banyak menyita perhatian adalah pembangunan Masjid Al Jabbar, yang diklaim menelan anggaran Rp1 triliun.

"Jadi Masjid Al Jabbar dibangun dengan dana pinjaman?" tanya Dedi Mulyadi saat mengkaji alokasi anggaran.

Sayangnya, stafnya tidak dapat memberikan rincian jumlah dana utang yang dialokasikan untuk proyek tersebut.

Meskipun menghadapi tantangan keuangan besar, Dedi Mulyadi tetap optimis dalam menjalankan program pembangunan.

Ia memiliki ambisi untuk mempercepat pengembangan infrastruktur, termasuk pembangunan landasan pacu (runway) sepanjang 2 kilometer yang dapat digunakan dalam situasi darurat, seperti bencana alam.

"Runway ini penting agar mobilisasi pesawat kecil bisa lebih cepat, terutama dalam menangani bencana," jelasnya.

Selain itu, ia juga berencana menambah aset untuk Dinas Kelautan dengan membeli alat berat seperti beko terapung guna memperbaiki kondisi muara yang dangkal.

Agar tidak terlalu terbebani dengan pembayaran cicilan utang, Dedi Mulyadi merancang strategi peningkatan pendapatan daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor.

"Tidak masalah membayar cicilan Rp500 miliar per tahun, asalkan pendapatan pajak kendaraan bisa meningkat dari Rp9 triliun menjadi Rp11 triliun. Itu bisa menutup beban utang," ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengusulkan penghapusan sebagian utang kepada pemerintah pusat untuk memberikan ruang lebih bagi pembangunan infrastruktur lainnya, seperti jalan dan sekolah.

"Kalau bisa, utang ini dihapuskan agar kita bisa fokus membangun fasilitas publik yang lebih mendesak," harapnya.

Dengan fakta bahwa pembangunan Masjid Al Jabbar ternyata dibiayai dengan utang, Dedi Mulyadi menegaskan akan lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun warisan utang ini menjadi beban, ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan mencari solusi inovatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik.