Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo meminta tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menghentikan video yang ditayangkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Rabu (27/03/2024).

Banuaterkini.com, JAKARTA - Peristiwa ini terjadi saat Tim Hukum 01, Bambang Bambang Widjojanto mengulas rangkuman video sebagai bagian dari posita. 

Untuk diketahui, posita adalah dalil dasar suatu gugatan perdata. 

"Ini adalah rangkuman video yang kami sampaikan bagian dari posita kami," ujar Bambang Widjojanto.

Video yang diminta dihentikan penayangannya itu berisi potongan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu ada pula rangkuman video yang diambil dari beberapa judul berita terkait bansos. 

Saat video itu baru berjalan sekitar satu menit, Suhartoyo lalu meminta untuk dihentikan. 

"Sebentar kuasa hukum, stop dulu itu," sela Suhartoyo.

Suhartoyo lalu mempertanyakan untuk apa video itu diputar.

"Kuasa hukum pemohon ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja?" ujar Suhartoyo lagi. 

Bambang Widjojanto kemudian menjawab bahwa posita itu untuk melengkapi keterangan sebelum ia membacakan petitum. 

"Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum," jawab Bambang Widjojanto. 

Lalu terjadi perdebatan antara Bambang dan Suhartoyo soal pemutaran video tersebut lantaran dianggap dianggap seharusnya hanya narasi. 

"Posita kan tidak ada narasi berupa video," ujar Suhartoyo.

"Ada majelis tadi kan disebutkan cawe-cawe presiden ini bentuk lebih lanjutnya," debat Bambang.

"Iya tapi di dalam narasi ini tidak muncul video, hanya pokok permohonan dalam keadaan tertulis," tambah Suhartoyo.

"Ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan video ini bagian dari posita, tapi saya serahkan majelis hakim," jawab Bambang.

"Bagian dari bukti bukan?" desak Suhartoyo.

"Sebagian dari bukti, tapi tidak seluruhnya. Ini cuman 3 menit saja majelis, mohon dilanjutkan," minta Bambang.

Ketua Majelis Hakim MK itu pun mempersilakan tim hukum melanjutkan tayangan video yang dipersoalkan. 

"Iya silakan," jawab Suhartoyo mengakhiri perdebatan.

Pada sidang perdana itu juga terungkap sebanyak 9 menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi turut disebut dalam materi gugatan.

9 Menteri itu disebutkan oleh pemohon yakni Tim Kuasa Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat membacakan ringkasan.

Bambang Widjojanto selaku Tim Kuasa Hukum Anies-Muhaimin membacakan 9 Menteri yang diduga ikut terlibat dalam memenangkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

"Presiden Jokowi menggerakkan atau membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya," ujar Bambang Widjajanto. 

1. Menteri Perdagangan = Zulkifli Hasan berkali-kali melakukan kampanye menggunakan fasilitas negara 

2. Menko Perekonomian = Airlangga Hartarto melakukan politisasi bansos dan meminta ucapan terima kasih masyarakat ke Jokowi di Mandalika 

3. Menko Kemaritiman = Luhut Binsar memberi dukungan ke paslon 02 melalui berbagai media 

4. Menteri Investasi = Bahlil Lahadalia mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari kerja dan mendirikan gerakan relawan pason 02 

5. Menteri BUMN = Erick Thohir melakukan kampanye untuk paslon 02 tanpa cuti atau mundur dari jabatan

6. Menteri Agama = Yaqut Cholil Qoumas mengatakan siap memberi 4 persen suara untuk 02 dan memberi pengarahan ke penyuluh agama untuk menangkan 02 

7. Menteri Pertanian = Amran Sulaiman mengerahkan Bimtek ke berbagai daerah untuk mendukung 02 

8. Menkominfo = Budi Arie Setiadi menggalang dukungan bagi paslon 02 

9. Menteri Perindustrian = Agus Gumiwang mendirikan posko untuk pemenangan 02

Sumber: Tribun Wow.

Editor: Ghazali Rahman