Menurut Difriadi, dirinya sudah meminta Pemkab Tanah Laut untuk segera mengkoordinasikan perihal keluhan warga tersebut dengan pihak PLN.

"Sudah ada respon dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanah Laut, bahkan menurut Sekda akan diusulkan dalam APBD perubahan," terang Difri menirukan apa yang disampaikan Sekda Tala kepadanya. 

Masih menurut Difriadi, ia juga berpesan kepada pihak Pemerintahan Kelurahan Karang Taruna untuk pro aktif menyampaikan kondisi faktual di kampungnya kepada Pemkab Tanah Laut, agar segera mendapat perhatian.

Lebih lanjut, Difriadi juga menyatakan akan terus memperjuangkan melalui kewenangan yang dimilikinya di Parlemen untuk mendorong Pemerintah Pusat memperbesar transfer dana ke daerah.

Tetapi Difriadi juga mengharapkan, apabila ada dana transfer ke daerah, agar Pemeritah Daerah bisa menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. 

"Harapan saya, dana hibah dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efesien, dan tidak digunakan untuk hibab kepada instansi verfikal.

Dikatakan Difriadi, dana hibah tersebut mestinya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan yang jauh lebih penting, seperti halnya memperbaiki infrastruktur jalan atau jembatan yang rusak, atau menambah instalasi listrik kepada warga.

Sehingga, kata dia, ke depan tidak ada lagi keluhan seperti yang dialami oleh warga Kelurahan Karang Taruna yang cukup memprihatinkan itu.

"Karena kebutuhan daerah masih banyak yang lebih urgen, jadi pesan saya gunakan dana dari Pemerintah Pusat untuk kepentingan yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.