Pertama, pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh dampak dari penundaan ini, terutama terkait dengan potensi kerugian publik yang timbul akibat keterlambatan pengangkatan.

“Selain dampak terhadap pelaksanaan layanan publik, juga ada potensi maladministrasi pelayanan bidang kepegawaian (CASN)," imbuhnya.

Untuk itu, lanjutnya, Pemerintah perlu memikirkan pendekatan solutif untuk mengatasi penundaan berlarut pengangkatan seperti upaya ganti rugi, pendekatan khusus Pemerintah ke tempat kerja sebelumnya, dan opsi-opsi lainnya.

Kedua, Ombudsman menekankan pentingnya transparansi informasi dari pemerintah terkait alasan di balik penundaan pengangkatan CASN.

Dengan adanya kejelasan, peserta seleksi dapat mengambil langkah-langkah antisipatif agar kondisi ekonomi mereka tidak terganggu selama masa tunggu.

Kepastian informasi juga akan mencegah mereka dari ketidakpastian yang bisa berdampak pada kesejahteraan mereka.

Menurut Robert, kepastian informasi akan membantu peserta untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar tidak terganggu kondisi perekonomiannya serta tidak terjebak dalam situasi yang tidak pasti saat masa tunggu dan bahkan menjadi pengangguran sementara.

Ketiga, Ombudsman menyarankan agar pemerintah segera menyusun skema pengangkatan CASN 2024 secara bertahap, terutama bagi instansi yang telah siap baik secara administratif maupun finansial.

Dari total 602 instansi, sebanyak 207 mengajukan penundaan pengangkatan karena alasan penataan formasi dan pembaruan administrasi.

Namun demikian, KemenPAN-RB dan BKN harus memastikan bahwa 395 instansi yang telah siap dapat segera melakukan pengangkatan tanpa harus menunggu seluruh instansi lainnya.