Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto secara resmi membatalkan mutasi tujuh perwira tinggi TNI yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor Kep/554/IV/2025.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Pembatalan mutasi tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) baru bernomor Kep/554.a/IV/2025 yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2025 lalu.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, membenarkan keputusan ini dalam keterangan pers pada Jumat (02/05/2025 malam.

Menurutnya, pembatalan mutasi ini dilakukan karena ada beberapa perwira yang dinilai belum dapat dipindahkan pada saat ini.

"Beberapa perwira tinggi yang dimutasi belum bisa bergeser, sehingga diputuskan untuk meralat atau menangguhkan proses mutasi tersebut," ungkap Kristomei.

Seiring dengan keluarnya SK baru, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya dijadwalkan dimutasi, kini kembali menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I).

Tak hanya Letjen Kunto, enam perwira tinggi lainnya juga dikembalikan ke posisi semula.

Berikut adalah daftar lengkap tujuh perwira tinggi yang batal dimutasi:

1. Letjen TNI Kunto Arief Wibowo – kembali menjabat sebagai Pangkogabwilhan I

2. Laksda TNI Hersan – kembali menjabat sebagai Panglima Komando Armada III

3. Laksda TNI H. Krisno Utomo – tetap menjabat sebagai Panglima Kolinlamil

4. Laksda TNI Rudhi Aviantara – kembali menjabat sebagai Kepala Staf Kogabwilhan II

5. Laksma TNI Phundi Rusbandi – tetap menjabat sebagai Wakil Askomlek KSAL

6. Laksma TNI Benny Febri – tetap menjabat sebagai Kadiskomlekal

7. Laksma TNI Maulana – kembali menjabat sebagai Staf Khusus KSAL

Kristomei menegaskan bahwa pembatalan ini murni merupakan keputusan internal TNI dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau pihak luar.

Ia dengan tegas membantah adanya hubungan antara pembatalan mutasi ini dengan sosok Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 RI yang juga ayah dari Letjen Kunto Arief.

“Mutasi dan rotasi ini adalah bagian dari proses regenerasi dalam tubuh TNI, yang tentu saja harus disesuaikan dengan dinamika dan kesiapan personel di lapangan,” tambahnya.

Keputusan ini mencerminkan kebijakan fleksibel dan hati-hati TNI dalam mengelola perwira tinggi, dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan tantangan strategis yang dihadapi saat ini.