“Saya minta ini dievaluasi. Kita koordinasi dengan KLH. Kalau dari aspek regulasi bisa dicabut, segera lakukan,” tegasnya.

Kritik Dedi Mulyadi menggambarkan bagaimana konflik antara pembangunan dan kelestarian lingkungan masih menjadi dilema besar di Indonesia.

Di satu sisi, pengembangan wisata menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Namun, di sisi lain, tanpa pengawasan yang ketat, eksploitasi berlebihan dapat membawa bencana bagi masyarakat sekitar.

Dengan air mata yang menjadi saksi, Dedi menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak lebih keras dalam menjaga kawasan-kawasan yang rentan terhadap bencana akibat alih fungsi lahan.

Penyegelan dan pembongkaran tempat wisata ilegal ini bukan hanya langkah hukum, tetapi juga pesan moral bahwa alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang.