Selain RST, Risma membeberkan bahwa dana untuk penyelenggaraan ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) kelompok rentan turun dari Rp35 miliar menjadi Rp23,5 miliar. Padahal selama ini ATENSI digunakan untuk  merespon cepat kebutuhan masyarakat oleh sentra-sentra Kemensos di daerah.

“Salah satunya adalah biaya operasional orang sakit, anak korban kekerasan seksual, dan kasus-kasus yang sifatnya mendesak yang membutuhkan penanganan cepat. Pada tahun 2022, Kemensos merespon 6.627 kasus melalui laporan masyarakat dan media monitoring,” kata dia.

Program selanjutnya yang mengalami pemotongan adalah pelatihan dan pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat, yang bahkan tidak mendapatkan anggaran sama sekali pada pagu indikatif tahun 2024.

Risma menyayangkan hal tersebut mengingat pada tahun 2023, Kemensos melalui balai diklat banyak memberikan pelatihan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. 

Beberapa di antaranya adalah pelatihan pengolahan daun kelor bagi kelompok penyandang disabilitas di Maumere NTT, pelatihan membatik dan menjahit untuk perempuan di Papua, dan berbagai pelatihan lain yang dilaksanakan di beberapa lokasi di Indonesia.

Melihat penurunan anggaran, anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyatakan jajarannya akan berkomitmen mendukung agar Kemensos mendapatkan tambahan anggaran karena tidak ada istilah pengurangan anggaran meskipun angka kemiskinan berkurang.

“Harusnya Kemensos ditambah bukan dikurangi. Di zaman bu menteri, peta jalan menuntaskan kemiskinan sudah ketemu melalui kewirausahaan dan sebagainya. Maka komitmen negara sejatinya hadir,” pungkas Yandri. (Antara).