“IKN tetap kita lanjutkan, namun kecepatannya mungkin tidak seagresif sebelumnya. Presiden Prabowo sangat fokus pada ketahanan pangan, mengingat ancaman krisis pangan global yang bisa berimbas pada stabilitas nasional,” jelas Dody dalam rapat bersama Komisi V DPR RI.

Pada tahun 2025, pemerintah di bawah pimpinan Prabowo telah mengalokasikan anggaran untuk kedua prioritas ini.

Untuk pembangunan IKN, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp15 triliun, yang akan disalurkan melalui Kementerian PUPR dan Badan Otorita IKN (OIKN).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yang kembali dipercaya menangani proyek ini, mengungkapkan bahwa alokasi dana tersebut akan digunakan untuk penyelesaian infrastruktur dasar di kawasan IKN.

Di sisi lain, pemerintah juga menganggarkan Rp139,4 triliun untuk mencapai swasembada pangan melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin Zulkifli Hasan.

Dana besar ini akan disebar ke berbagai kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta dukungan BUMN yang mengelola pupuk.

“Kita perlu menyatukan langkah untuk mencapai ketahanan pangan. Anggaran ini diharapkan mampu mempercepat swasembada dan mengamankan pasokan pangan nasional,” jelas Zulkifli.

Membangun IKN Nusantara dan mencapai swasembada pangan adalah dua agenda besar yang saling membutuhkan perhatian penuh, namun di saat yang sama, menuntut keseimbangan yang cermat.

Pakar ekonomi pembangunan, Dr. Budi Raharjo, menyatakan bahwa fokus pada swasembada pangan merupakan langkah yang strategis di tengah kondisi global yang rentan.

“Dengan fokus pada ketahanan pangan, Prabowo berupaya menjaga stabilitas nasional. Namun, ia juga menghadapi tantangan besar dalam memastikan IKN tetap berjalan sesuai jadwal agar dapat menjadi pusat pemerintahan di masa depan,” ujarnya.