Kasus-kasus tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 41 triliun dan berdampak pada nasib jutaan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dan prajurit yang kehilangan tabungan masa tua mereka.

Denny Indrayana menyebut bahwa Tapera dapat mengalami masalah serupa jika tidak ada transparansi dan pengelolaan yang baik.

“Kasus-kasus seperti Jiwasraya, Taspen, dan Asabri adalah contoh nyata bagaimana dana publik bisa disalahgunakan. Program Tapera, yang diwajibkan tanpa adanya mekanisme kontrol yang jelas, bisa menjadi risiko besar bagi para pekerja yang seharusnya dilindungi oleh negara," tegasnya.

Lebih lanjut, dari sisi hukum, Denny menjelaskan bahwa UU Tapera bermasalah secara konstitusional. Ia mengacu pada Pasal 23A UUD 1945 yang mengatur bahwa negara hanya boleh menarik pajak dan pungutan wajib.

Menurutnya, tabungan seperti Tapera seharusnya bersifat opsional dan tidak dapat dipaksakan kepada pekerja.

“Selain tidak sesuai dengan konsep pajak dan pungutan dalam konstitusi, kewajiban Tapera ini juga bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dijamin UUD 1945. Tabungan seharusnya bukan sesuatu yang wajib, melainkan hak yang dapat dipilih oleh setiap pekerja,” jelas Denny.

Ia juga menyoroti bahwa dalam Naskah Akademik RUU Tapera, tabungan ini tidak dimaksudkan menjadi kewajiban yang mengikat.

Namun, tiba-tiba dalam undang-undangnya, tabungan tersebut berubah menjadi wajib, yang semakin menunjukkan adanya masalah konstitusional dalam kebijakan ini.

Sebagai perbandingan, Denny juga menyebutkan bahwa negara-negara maju seperti Jerman, Prancis, Singapura, dan Malaysia telah berhasil memberikan akses perumahan kepada warganya tanpa mewajibkan potongan tabungan bagi pekerja.

Di sisi lain, China yang mengadopsi model serupa dengan Tapera, masih menghadapi masalah besar dalam penyediaan hunian yang layak bagi warganya.