Kolaborasi Belajar dan Kerja

AKPJ yang didirikan oleh Prof. Udiansyah mengusung konsep "Kuliah, Kerja, Kerja". Setiap mahasiswa diwajibkan untuk memelihara minimal 10 ekor sapi sebagai bagian dari program pembelajaran.

Selain mendapatkan keterampilan praktis di bidang peternakan, mahasiswa juga memperoleh pengalaman langsung yang relevan dengan dunia kerja. Ini tidak hanya menjadikan mahasiswa siap kerja setelah lulus, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung kepada komunitas di sekitar mereka.

“Jika kita ingin memutus rantai kemiskinan, kita harus memulai dari pendidikan,” ujar Prof. Udiansyah dalam sebuah wawancara. “Namun, pendidikan itu harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan keterampilan nyata.”

Belajar dari Negara Lain

Apa yang dilakukan Prof. Udiansyah juga memiliki kemiripan dengan model pendidikan gratis di negara-negara seperti Jerman dan Finlandia.

Di Jerman, pendidikan tinggi di universitas negeri tidak memungut biaya kuliah, bahkan bagi mahasiswa internasional. Pemerintah Jerman meyakini bahwa pendidikan adalah investasi sosial yang harus dijamin aksesnya untuk semua orang. Hal serupa juga diterapkan di Finlandia, di mana pendidikan tinggi tidak hanya gratis tetapi juga dilengkapi dengan subsidi biaya hidup bagi mahasiswa.

Model pendidikan di negara-negara ini menunjukkan bahwa pendidikan gratis bukan sekadar kebijakan idealis, tetapi merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dan produktif. Kebijakan seperti ini selaras dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" dan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Pendidikan Gratis sebagai Investasi Bangsa

Keberhasilan AKPJ membuktikan bahwa pendidikan gratis dapat diterapkan, bahkan dalam skala kecil dengan sumber daya yang terbatas. Hal ini mengingatkan kita bahwa pendidikan tidak seharusnya menjadi barang mewah yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu. Sebaliknya, pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara.