Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang digelar di Pekanbaru, Riau, kembali menjadi momentum bagi insan pers untuk merefleksikan peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga demokrasi. Pers yang independen dan berintegritas merupakan pilar utama dalam sistem politik yang sehat.

Oleh: M. S. Shiddiq *)

Namun, di era digital saat ini, tantangan terhadap independensi pers semakin kompleks. Komersialisasi, tekanan politik, serta penyebaran misinformasi telah mengikis kepercayaan publik terhadap media.

Dalam sistem demokrasi, pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas kekuasaan. Sayangnya, berbagai kepentingan politik dan ekonomi kerap mengancam independensi jurnalisme. Sebagaimana dikemukakan oleh McQuail (2010, hlm. 85), "Pers yang tidak independen akan kehilangan kredibilitasnya di mata publik dan berubah menjadi alat propaganda bagi kepentingan tertentu." Jika hal ini terus dibiarkan, maka pers tidak lagi menjadi suara rakyat, melainkan corong kekuasaan.

Pers, Kepentingan Politik, dan Bias Pemberitaan

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak media saat ini berafiliasi dengan pemilik modal yang memiliki kepentingan politik. Akibatnya, keberpihakan dalam pemberitaan menjadi tak terhindarkan.

Hal ini juga diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Hanitzsch (2007, hlm. 191), yang menyebut bahwa "Praktik jurnalisme di banyak negara masih dipengaruhi oleh kepentingan elit politik dan bisnis, sehingga objektivitas sering dikorbankan demi keuntungan ekonomi."

Di Indonesia, tidak sulit menemukan contoh media yang memberitakan isu-isu tertentu dengan bias yang jelas. Beberapa media tampak cenderung menjadi alat legitimasi bagi kelompok politik tertentu, sehingga berita yang disajikan tidak lagi berimbang.

Dalam teori komunikasi politik, hal ini dikenal sebagai "agenda setting," di mana media memiliki kekuatan untuk menentukan isu mana yang dianggap penting dan bagaimana isu tersebut dibingkai.