Hindari Politik Uang dan Polarisasi

Salah satu kritik utama terhadap pilkada langsung adalah maraknya politik uang. Teori "Biaya Transaksi Politik" oleh William Niskanen (1971) menyebutkan bahwa ketika biaya transaksi politik meningkat, aktor politik akan mencari cara untuk memaksimalkan keuntungan melalui praktik-praktik yang tidak etis.

Dalam konteks pilkada langsung, ini terlihat melalui pembagian uang kepada pemilih dan penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi.

Dalam sistem pemilihan oleh DPRD, peluang politik uang tetap ada tetapi berpotensi lebih terkendali karena jumlah pemilih yang terbatas dan lebih mudah diawasi.

Hal ini dapat menciptakan ruang yang lebih sehat bagi kontestasi politik, dengan fokus pada kualitas program kerja dan kemampuan kepemimpinan calon.

Demokrasi Substantif vs Demokrasi Prosedural

Demokrasi tidak hanya soal prosedural—siapa yang memilih dan bagaimana mereka memilih—tetapi juga soal substansi, yaitu bagaimana proses tersebut menghasilkan kepemimpinan yang efektif.

Teori Schumpeterian tentang demokrasi menyatakan bahwa “demokrasi adalah prosedur institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan melalui perjuangan kompetitif untuk suara rakyat” (Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, 1942).

Pemilihan oleh DPRD masih memenuhi definisi ini, di mana persaingan politik tetap berlangsung di dalam parlemen sebagai representasi rakyat.

Dalam kasus Indonesia, DPRD adalah badan yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, ketika DPRD memilih kepala daerah, keputusan tersebut secara tidak langsung mencerminkan kehendak masyarakat yang diwakili oleh mereka. Model ini mengurangi risiko manipulasi opini publik melalui kampanye masif yang didanai kapital besar.