Pilkada Serentak 2024 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Melibatkan jutaan pemilih dari berbagai daerah, pilkada ini seharusnya mencerminkan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Namun, bayang-bayang praktik politik uang dan pembagian sembako kembali mengancam integritas proses demokrasi. Fenomena ini tidak hanya mengganggu tatanan pemilu yang bersih, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi kualitas kepemimpinan di masa depan.

Oleh: Akhmad Gafuri, SH., M.Hum *)

Politik uang, yang didefinisikan sebagai praktik pemberian uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pilihan pemilih, telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam kontestasi politik di Indonesia.

Fenomena ini sering kali membuat pemilih kehilangan otonomi dalam menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan rasional, seperti visi, misi, dan program kerja kandidat.

Sebaliknya, pemilih cenderung memilih karena iming-iming materi sesaat. Dalam konteks ini, politik uang menjadi ancaman nyata yang harus segera diatasi.

Karakteristik Pemilih dan Dampaknya terhadap Demokrasi

Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, karakteristik pemilih memainkan peran penting dalam menjelaskan mengapa politik uang terus menjadi strategi yang efektif bagi kandidat. Pemilih dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: pemilih rasional, pemilih apatis, dan pemilih transaksional.

Pemilih rasional adalah mereka yang menentukan pilihannya berdasarkan visi, misi, dan program kerja kandidat. Kelompok ini mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan politik yang mereka ambil.

Sayangnya, jumlah mereka sering kali tidak dominan dalam pemilu. Sebaliknya, pemilih transaksional—yang hanya memilih jika ada imbalan materi seperti uang atau sembako—menjadi sasaran utama praktik politik uang. Dalam kelompok ini, nilai-nilai demokrasi kerap diabaikan, dan pemilihan pemimpin dilakukan tanpa mempertimbangkan kompetensi atau visi kandidat.