Andi Tanrang juga mengutip Pasal 10 dan Pasal 14 Pedoman Organisasi (PO) Partai Golkar Nomor 15/2017 yang tidak dirujuk oleh DPD Golkar Kalsel saat hendak menonaktifkan Ketua Golkar Tanah Bumbu.

"Jadi terlihat sekali, ada unsur pemaksaan kehendak," ketus dia.

Apalagi, kata Andi Tanrang, persoalan hukum yang sedang dialami Andi Neni sebagai Ketua Golkar Tanah Bumbu yang dijadikan alasan masih terus berproses, dan belum ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. 

Harusnya, lanjut dia, Paman Birin dan pengurus Golkar Kalsel mempelajari secara teliti kasusnya dan memberikan kesempatan kepada yang dianggap bersalah untuk membela diri serta menjelaskan duduk persoalan peristiwa hukum yang sedang dialaminya.

Terpisah, Ketua Golkar Tanah Bumbu Andi Neni yang coba dihubungi melalui telepon selulernya mengaku sedang berada di Jakarta dan sudah bertemu dengan pengurus DPP Partai Golkar.

Menurut Andi Neni, dirinya bersama 9 Pengurus Kecamatan (PK) Golkar se Kabupaten Tanah Bumbu didukung sejumlah Pengurus DPD Golkar Tanah Bumbu mendapat arahan dan petunjuk dari DPP.

Dikatakannya, DPP mengharapkan agar persoalan yang tengah dihadapinya diselesaikan secara internal terlebih dahulu. 

Pasalnya, ungkap dia, DPP menilai persoalan penonaktifan tersebut dapat diselesaikan dengan baik bersama DPD Partai Golkar Kalsel.

Apalagi, kata dia, SK penonaktifan dirinya memiliki banyak kelemahan dan tidak sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Partai sebagaimana di atur dalam AD ART dan Pedoman Organisasi Partai Golkar.

Adik kandung Bupati Kotabaru yang juga Ketua DPD Golkar Kotabaru Sayid Jafar Al Idrus itu menambahkan, bahwa dirinya tidak terlalu khawatir dengan surat tersebut, karena dirinya didukung oleh mayoritas Pengurus Kecamatan yang sudah dibuktikan dengan pernyataan dukungan dan penolakan terhadap SK penonaktifan dirinya.