DPR Ingatkan Pemerintah agar Insiden Muzdalifah tak Terjadi Lagi

Banuaterkini.com - Senin, 3 Juli 2023 | 08:46 WIB

Post View : 91

Potret jamaah haji Indonesia di musim haji tahun 1444 Hijriyah. Foto: BANUATERKINI/Sindonews.com

Laporan: Indra SN l Editor: Ghazali Rahman

Kalangan DPR RI mengingatkan agar Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memiliki strategi yang tepat, agar insiden yang menimpa jamaah Indonesia di Muzdalifah tidak terjadi lagi.

Jakarta, Banuaterkini.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyatakan, bahwa Pimpinan Komisi VIII DPR pernah mengingatkan pemerintah dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag), agar memiliki semacam simulasi strategi kedaruratan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Sebab, kata Maman, sebab berbagai kemungkinan bisa saja terjadi di luar yang sudah direncanakan. Buktinya, kata Maman, seperti insiden di Muzdalifah kemarin, terlihat Kemenag panik terhadap kondisi tersebut.

“Karena kita tidak tahu kan, pernah ada tragedi yang terjadi di Mina ataupun di Ka’bah ketika peristiwa jatuhnya crane. Sekarang tahun ini justru di Muzdalifah. Nah, strategi kedaruratan ini yang justru tidak pernah terpikirkan oleh Kementerian Agama, sehingga ketika terjadi ini, betul-betul kelihatan panik. Tidak terlihat ada sebuah sistem yang dibangun untuk menghadapi kedaruratan seperti insiden di Muzdalifah ini,” kata Maman saat memberikan keterangan persnya, Minggu (02/07/2023).

Menurut Politisi F-PKB ini, dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Kemenag juga tidak memiliki strategi khusus untuk menghadapi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi di sana.

“Iya, karena memang kondisi ini tidak pernah terjadi di Muzdalifah, biasanya itu paling macet ya kita cuma nunggu 1-2 jam, masih wajar saja. Tetapi, kondisi kemarin Ini kan lebih dari 10 jam. Tentang strategi kedaruratan kita itu harus terus dipikirkan dari satu lokasi ke lokasi lain, dimana penumpukan Jemaah seperti di Arofah, Muzdalifah, dan Mina itu harus betul-betul menjadi pemikiran yang lebih sistematis dan bisa dilakukan cepat karena ini menyangkut nyawa manusia,” ungkap Maman.

Selain itu, Legislator Dapil Jabar IX in juga memprotes, terhadap layanan Mashariq kepada Jamaah Haji Indonesia, semacam perusahaan atau swasta yang dipercaya oleh pemerintah Arab Saudi.

“Kita langsung komplain kepada mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bisa memprediksi kemacetan penjemputan itu dan tidak mempersiapkan, paling tidak untuk kesehatan darurat, dan juga asupan minuman dan makanan di Muzdalifah. Kami bahkan Anggota DPR sempat mengumpulkan bantuan makanan, tetapi kami tidak memiliki akses kesana, yang ada justru akan menimbulkan penumpukan,” terang Maman, dikutip Banuaterkini.com, Senin 903/07/2023).

Halaman:

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Berita Terkini

BANNER 728 X 90-rev