DPR Ingatkan Pemerintah agar Insiden Muzdalifah tak Terjadi Lagi

Banuaterkini.com - Senin, 3 Juli 2023 | 08:46 WIB

Post View : 91

Potret jamaah haji Indonesia di musim haji tahun 1444 Hijriyah. Foto: BANUATERKINI/Sindonews.com
images (4)

Laporan: Indra SN l Editor: Ghazali Rahman

Kalangan DPR RI mengingatkan agar Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memiliki strategi yang tepat, agar insiden yang menimpa jamaah Indonesia di Muzdalifah tidak terjadi lagi.

Jakarta, Banuaterkini.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyatakan, bahwa Pimpinan Komisi VIII DPR pernah mengingatkan pemerintah dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag), agar memiliki semacam simulasi strategi kedaruratan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Sebab, kata Maman, sebab berbagai kemungkinan bisa saja terjadi di luar yang sudah direncanakan. Buktinya, kata Maman, seperti insiden di Muzdalifah kemarin, terlihat Kemenag panik terhadap kondisi tersebut.

“Karena kita tidak tahu kan, pernah ada tragedi yang terjadi di Mina ataupun di Ka’bah ketika peristiwa jatuhnya crane. Sekarang tahun ini justru di Muzdalifah. Nah, strategi kedaruratan ini yang justru tidak pernah terpikirkan oleh Kementerian Agama, sehingga ketika terjadi ini, betul-betul kelihatan panik. Tidak terlihat ada sebuah sistem yang dibangun untuk menghadapi kedaruratan seperti insiden di Muzdalifah ini,” kata Maman saat memberikan keterangan persnya, Minggu (02/07/2023).

Menurut Politisi F-PKB ini, dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Kemenag juga tidak memiliki strategi khusus untuk menghadapi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi di sana.

“Iya, karena memang kondisi ini tidak pernah terjadi di Muzdalifah, biasanya itu paling macet ya kita cuma nunggu 1-2 jam, masih wajar saja. Tetapi, kondisi kemarin Ini kan lebih dari 10 jam. Tentang strategi kedaruratan kita itu harus terus dipikirkan dari satu lokasi ke lokasi lain, dimana penumpukan Jemaah seperti di Arofah, Muzdalifah, dan Mina itu harus betul-betul menjadi pemikiran yang lebih sistematis dan bisa dilakukan cepat karena ini menyangkut nyawa manusia,” ungkap Maman.

Baca Juga :  Cak Imin: Pengampu Desa Harus Perjuangkan Kenaikan Dana Desa Jadi 5 Miliar

Selain itu, Legislator Dapil Jabar IX in juga memprotes, terhadap layanan Mashariq kepada Jamaah Haji Indonesia, semacam perusahaan atau swasta yang dipercaya oleh pemerintah Arab Saudi.

“Kita langsung komplain kepada mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bisa memprediksi kemacetan penjemputan itu dan tidak mempersiapkan, paling tidak untuk kesehatan darurat, dan juga asupan minuman dan makanan di Muzdalifah. Kami bahkan Anggota DPR sempat mengumpulkan bantuan makanan, tetapi kami tidak memiliki akses kesana, yang ada justru akan menimbulkan penumpukan,” terang Maman, dikutip Banuaterkini.com, Senin 903/07/2023).

Kedepan, kata Maman, untuk porsi Lansia kedepan harus tetap mendapatkan porsi, yang terpenting adalah tagline ramah lansia itu tidak hanya milik Kemenag, tetapi dikomunikasikan dengan pihak Arab Saudinya. Jangan-jangan mereka tida mempersiapkan itu, mereka menganggap semua Jemaah haji sama saja.

“Jadi ramah lansia itu harus diingatkan juga kepada pemerintah Arab Saudi, bahwa anda harus menyiapkan banyak pusat-pusat kesehatan, posko-posko kedaruratan dan mempersiapkan yang terbaik untuk para Lansia,” imbuh Maman.

Termasuk juga, lanjut dia, strategi lansia itu datang terakhir lalu pulang lebih dulu. Jadi tagline ramah lansia itu bukan hanya dikemukakan oleh Indonesia, tetapi juga dikoordinasikan dengan pihak Arab Saudi.

Sebab, kata Maman, ketika mereka di Armuzna hampir tangan pemerintah Indonesia itu tak sampai ke sana.

“Yang mempersiapkan semata-mata itu adalah ya itu, event organizer yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi di sana,” jelas Maman. 

Baca Juga :  Pengamat Sebut Dua Tokoh Indonesia Timur Layak Jadi Cawapres Anies

Nah kemudian, lanjut Maman, kedepan, fasilitas itu harus betul -betul dipersiapkan sesuai dengan jemaah Indonesia.

Seberapa banyak lansia yang ada, sebegitu pula lansia itu harus mendapatkan pelayanan yang terbaik, dari mulai tenda dan sebagainya.Tentu poin ketiganya soal petugas. 

“Saya mengatakan, petugas itu ada yang bekerja dan gak bekerja. Nah yang gak bekerja ini, yang harus dicoret dan jangan diajak lagi. Yang bekerja profesional atau gak profesional, nah yang gak profesional di coret, jangan diajak,” tegasnya.

Jadi, kata dia, yang profesional harus ditempatkan diposisinya yang pas. Sebab, ada orang yang mau bekerja ikhlas, profesional dan bekerja keras tapi dia bingung.

“Misalnya dia mau mengantar orang ke rumah sakit, dari rumah sakit dia harus bayar taksi dengan ongkos sendiri. Ikhlas sih ikhlas, tapi kalau nombok ya kasihan juga mereka,” pungkas Maman. (jk/aha) 

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Berita Terkini

BANNER 728 X 90-rev

You cannot copy content of this page

Apa yang bisa kami bantu?