Di balik gemerlap Hyundai Palisade yang kini menjadi bagian dari armada pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, terselip ironi besar yang menyentuh akar permasalahan kepemimpinan di negeri ini: kemiskinan simbolik. Istilah ini mengacu pada ketidakmampuan seorang pemimpin untuk memahami dan mencerminkan realitas kehidupan masyarakat yang mereka wakili, meskipun secara materi mereka berada di puncak kemapanan.

Oleh: MS Shiddiq

Dengan harga mencapai lebih dari satu miliar rupiah per unit, mobil dinas mewah untuk pimpinan DPRD Banjar seolah menjadi simbol kesenjangan antara elite politik dan rakyat yang diwakilinya.

Dalam konteks ini, DPRD Banjar tidak hanya gagal menyampaikan pesan empati kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan narasi yang bertolak belakang dengan kebutuhan rakyat.

Simbol Kekayaan

Pengadaan mobil mewah ini terjadi di tengah kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan tantangan ekonomi pasca-pandemi.

Jalan berlubang di pelosok Kabupaten Banjar, rumah tak layak huni, serta kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu adalah realitas yang jauh lebih mendesak.

Namun, alokasi anggaran yang diprioritaskan untuk mobil dinas justru menciptakan persepsi bahwa kepentingan pejabat lebih diutamakan daripada kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan simbolik ini bukan hanya soal materi. Ini tentang hilangnya sensitivitas sosial dan moralitas dalam pengambilan kebijakan publik.

Dalam teori representasi politik, wakil rakyat seharusnya merepresentasikan kondisi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Namun, keputusan ini menunjukkan disconnect antara pejabat publik dan realitas rakyatnya.

Teladan Pemimpin 

Sebagai pembanding, kita dapat menilik pemimpin-pemimpin dunia yang menjadikan kesederhanaan sebagai simbol kedekatan dengan rakyat.

Paus Fransiskus, misalnya, memilih mobil sederhana selama kunjungannya ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Pesannya jelas: pemimpin adalah pelayan, bukan individu yang mengutamakan kenyamanan pribadi di atas segalanya.

Atau, mari belajar dari Perdana Menteri Islandia, Katrín Jakobsdóttir, yang menggunakan transportasi umum sebagai bagian dari kehidupannya sehari-hari. Dalam konteks ini, kesederhanaan bukan hanya soal penghematan, tetapi juga simbol keberpihakan kepada rakyat.

Ironi dari kemewahan ini juga menciptakan narasi yang merusak kredibilitas institusi DPRD. Apa yang seharusnya menjadi simbol representasi rakyat berubah menjadi lambang eksklusivitas yang mencerminkan pola pikir elitis.

Keputusan ini tidak hanya mempertontonkan ketidakpekaan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi tempat aspirasi rakyat terwakili.

Anggaran untuk mobil dinas mewah tersebut, jika dialihkan, dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi masyarakat. Bedah rumah, perbaikan jalan, atau beasiswa pendidikan adalah beberapa contoh konkret yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Banjar saat ini.

Kemiskinan simbolik yang dipertontonkan oleh pengadaan mobil mewah DPRD Banjar harus menjadi refleksi bagi seluruh pejabat publik.

Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari keputusan yang diambil, tetapi juga dari bagaimana keputusan itu mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.

Pada akhirnya, roda kemewahan tidak akan membawa seorang pemimpin lebih dekat kepada rakyatnya.

Sebaliknya, keputusan untuk hidup sederhana, meski tidak populer di kalangan elite, justru akan membangun kepercayaan dan solidaritas dengan masyarakat yang mereka layani.

Mobil mewah bukanlah simbol keberhasilan seorang pemimpin. Sebaliknya, keberhasilan seorang pemimpin adalah ketika ia mampu memimpin dengan hati, merasakan kebutuhan rakyat, dan menunjukkan empati dalam setiap kebijakan yang diambil.

Tanpa itu, yang tersisa hanyalah kemiskinan simbolik, sebuah kondisi di mana kemewahan menjadi prioritas, sementara empati dan tanggung jawab terhadap rakyat terlupakan.

Banjarmasin, 25 November 2024