Guru Besar Bidang Material Teknik UNS ini mengatakan, kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia akan mampu diciptakan dengan meletakkan pondasi ekonomi berbasis pada riset dan inovasi yang kokoh, serta berkelanjutan.

“Berbagai bidang fokus riset perlu diprioritaskan adalah Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Digital, Penguatan Pariwisata, dan Kemandirian Kesehatan,” ungkap profesor termuda sejak 2010 hingga 2021 tersebut.

Dia menilai BRIN akan mampu memfasilitasi kebutuhan penelitian dan kajian ilmiah sehingga menghemat anggaran riset negara dengan sistem resource shearing sarpras riset. Bahkan sinergi ini akan mampu mengakselerasi proses riset.

“Saya sebagai pengguna jasa BRIN, juga sudah membuktikan kecepatan dan kepastian layanan pengujian sampel uji. Bahkan, hingga saat ini saya masih melaksanakan kerjasama dan sinergi riset dengan BRIN di Bandung,” ujar Prof. Kuncoro.

Bagi Perguruan Tinggi, tuturnya, kebijakan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang dicetuskan oleh Mendikbudristek Nadien Anwar Makarim juga sangat linier dengan kebijakan riset kolaboratif yang dilakukan oleh BRIN.

“Mahasiswa dapat belajar penguatan riset dengan melakukan magang riset di BRIN hingga 1 semester atau lebih. Jadi, kebijakan BRIN dan Perguruan Tinggi memiliki irisan kolaboratif yang saling memperkuat, khususnya untuk penguatan kompetensi riset para dosen dan mahasiswa,” ujar Dekan Fakultas Teknik UNS periode 2011-2015 ini.

Sesuai UU Sisnas Iptek 11/2019, BRIN dibentuk untuk meningkatkan kualitas riset inovasi di Tanah Air. Badan ini diharapkan mampu mengungkit roda riset Indonesia melalui integrasi dari kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi sehingga mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa.

Bagi pemerintah, lanjut Prof. Kuncoro, BRIN, dengan konsep integrasi risetnya, akan mampu mengintegrasikan proses manajemen, anggaran, serta sumber daya manusia menuju titik tujuan riset. “Ini adalah kehebatan BRIN. Jadi BRIN otonom dan Kepala BRIN bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” imbuhnya.

Terbukti, ujar dia, terobosan Presiden Joko Widodo mengintegrasikan seluruh riset di bawah BRIN berhasil menghemat anggaran riset yang sebelumnya tersebar di berbagai unit penelitian dan pengembangan (litbang).

Menurut Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, alokasi anggaran mencapai Rp 26 triliun pada 2018 berasal dari APBN. Kemudian, meningkat menjadi Rp 31 triliun pada 2019 dengan perincian Rp 26 triliun dari pemerintah dan Rp 5 triliun dari non pemerintah. Namun, ketika semua diintegrasikan di bawah BRIN, anggaran riset hanya membutuhkan Rp 7 triliun.