Sementara perwakilan perusahaan Muhammad Sholikin menanggapi, pihaknya terkait PT. MJAB izin bekerja lengkap, bahkan bekerja sesuai aturan hukum dengan jarak 200 meter dari pinggir jalan. Yang jadi masalah di atas lahan mereka ada IUP lain, dan juga ada pertambangan perorangan.

"Perusahaan bekerja memiliki presedur kerja, bahkan saat ini pihaknya sudah mempersiapkan dana 11 milyar buat CSR, " ujar Sholikin.

Bahkan diakui Sholihin, pihak MJAB Sudah berikan tali asih Rp30 juta per keluarga yang mengalami rumah rusak berat dan rumah rusak ringan dan sedang diberi bantuan Rp22 juta kepada warga. Malah diakui Sholihin sudah memberikan warga perbulan sebagai santunan. Data perusahaan ada 2 rumah rusak berat dan 13 rumah rusak ringan.

"Seharusnya pihak warga menghubungi perusahaan terlebih dahulu, baru ke DPRD, karena kami ini juga korban karena ada perusahaan lain yang menambang di atas tambang kita, seperti IUP Autum Bara Energi, IUP ABC, " kata Sholihin, yang meminta kelapangan, membuktikan apakah ini pihak perusahan mereka yang melakukan atau bukan.

Menanggapi pihak perusahaan hasil dari keputusan bersama rapat dengan pendapat baik Bupati, DPRD, Kejaksaan, Dandim, Kapolres, yang dibacakan Ketua Dewan H Supiansyah ada tiga poin, yang diminta dilakukan pihak perusahaan MJAB.

Pertama meminta perusahan bertanggungjawab atas masalah dialami rumah 23 warga dengan ganti rugi dilakukan perusahaan dan yang kedua pihak perusahaan tambang stop melakukan aktivitas sebelum ada kajian dari lingkungan hidup dan ketiga membuat jalan alternatif yang saat ini jalan nasional sudah mulai retak.

"Keputusan kami ini sudah mutlak, karena saat ini yang menambang saat ini hanya perusahaan MJAB, jangan ada yang dibuat kambing hitam lagi yang menambang dulu yang saat ini tidak bekerja lagi. Kamis kita turun ke lapangan," pungkas Ketua DPRD Tanbu.