Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indarwati, saat jumpa pers menjelaskan kebijakan yang diambil Pemerintah terkait kebijakan subsidi BBM. (Foto/Medcom.id).

Editor: Ariel S/DRM/DQ

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati meminta masyarakat yang tergolong mampu tidak menggunakan BBM bersubsidi seperti pertalite dan bio solar.

Jakarta, Banuaterkini.com - Menurut Sri Mulyani mereka yang mampu menyadari kemampuan ekonominya. Jadi, mereka yang berkecukupan atau mampu secara ekonomi didorong untuk tidak latah menikmati subsidi yang diberikan pemerintah.

"Semua gotong royong, masyarakat yang mampu mungkin harus berkontribusi lebih baik atau lebih banyak dibandingkan masyarakat tidak mampu yang harus kita bantu dengan berbagai instrumen mulai dari bansos sampai dengan subsidi tapi yang tepat sasaran," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers mengenai kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jumat (26/08/22).

"Kita juga masih mencadangkan tambahan bansos dari sisi belanja non K/L dalam rangka berjaga-jaga untuk menghadapi shock yang luar biasa," ujar Sri Mulyani seperti dikutip Medcom.id, Jum'at (26/08/22).

Pernyataan Menkeu tersebut berkaitan dengan wacana kenaikan harga BBMyang mencuat beberapa waktu ini. Pemerintah sejauh ini, Kata Sri Mulyani, masih mencari skema terbaik menyangkut kebijakan subsidi BBM.

Pasalnya, berdasarkan hitungan Bendahara Negara, alokasi dana subsidi energi yang telah ditambah pada Juli lalu akan habis pada Oktober mendatang.

Saat itu pemerintah dan DPR menyepakati adanya penambahan alokasi dana subsidi dan kompensasi energi dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Penambahan itu diperuntukkan pada subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp74,9 triliun menjadi Rp149,4 triliun dan subsidi listrik bertambah Rp3,1 triliun menjadi Rp59,6 triliun.

Selain itu, penambahan juga dilakukan untuk alokasi kompensasi kepada Pertamina sebesar Rp234 triliun menjadi Rp252,5 triliun dan kompensasi kepada PLN sebesar Rp41 triliun. Dalam perubahan itu, pemerintah berasumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) di level USD100 per barel, sedangkan realitanya saat ini harga minyak berada di kisaran USD104-USD105 per barel.

Selain itu, pemerintah juga berasumsi nilai tukar rupiah bakal berada di level Rp14.350 per USD. Namun kenyataannya, posisi rupiah saat ini bergerak mulai dari Rp14.450 hingga Rp14.700 per USD.

Dari hitungan Kementerian ESDM dan BPH Migas, konsumsi BBM jenis pertalite setiap bulannya berada di kisaran 2,4 juta hingga 2,5 juta kilo liter setiap bulannya. Per Juli, total konsumsi pertalite telah mencapai 16,8 juta kiloliter. Sementara kuota yang disediakan hanya 23 juta kilo liter.

Sedangkan penyaluran BBM subsidi jenis solar telah mencapai 9,9 juta kilo liter dari kuota yang disediakan sebesar 14,9 juta kilo liter. "Di sini persoalannya. Berarti dana subsidi dan kompensasi yang sudah ditambah menjadi Rp502,4 triliun itu akan habis di Oktober," ketus Sri Mulyani.

"Kami menghitung, apabila tren ini dibiarkan terus, maka setidaknya secara total dana itu akan bertambah menjadi Rp698 triliun," tambahnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan, pihaknya akan terus berupaya mengelola anggaran negara secara hati-hati. Secara paralel, pengambil kebijakan juga mendorong agar subsidi maupun bantuan sosial dapat tepat sasaran.

Bila tidak demikian, kata Sri Mulyani, sama saja pemerintah memberikan subsidi kepada kelompok yang mampu dan sebetulnya tidak layak mendapatkan subsidi. "Karena yang mampu menikmati dana subsidi ratusan triliun, yang tidak mampu tidak menikmati. Untuk itu, memang akan diperlukan berbagai langkah-langkah, pertama tetap menjaga APBN sebagai shock absorber," tutur dia.

"Artinya subsidi itu tidak akan dicabut, tapi penyesuaian mungkin perlu untuk dipertimbangkan di dalam kerangka memperbaiki dari manfaat distribusi bagi masyarakat," lanjutnya.

Data Kemenkeu menunjukkan, subsidi yang diberikan pada BBM jenis solar lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Sebanyak 89 persen solar bersubsidi dinikmati oleh dunia usaha, sementara 11 persen sisanya dimanfaatkan oleh rumah tangga.

Dari 11 persen rumah tangga yang memanfaatkan solar bersubsidi, 95 persen dinikmati oleh kelompok rumah tangga mampu. Sementara hanya lima persen kelompok rumah tangga miskin menikmati solar subsidi.

Lalu pada BBM jenis pertalite, sebanyak 86 persen dinikmati oleh rumah tangga dan 14 persen sisanya dinikmati oleh dunia usaha. Namun dari 86 persen rumah tangga yang mengonsumsi BBM jenis pertalite, 80 persen diantaranya merupakan kelompok rumah tangga mampu dan hanya 20 persen rumah tangga miskin menerima manfaat pertalite.