Salah satunya, kata dia, mengkampanyekan perlawanan terhadap praktek mafia hukum bersama sejumlah korban para mafia tanah dari berbagai daerah di Jakarta. 

Lanny menuturkan, sampai dengan 17 Agustus pada puncak peringan HUT Kemerdekaan RI ke-78, ia bersama para korban mafia tanah tersebut akan melakukan unjuk rasa damai di berbagai lokasi strategis di Jakarta.

Tujuannya, kata Lanny, tidak lain adalah agar Pemerintah terutama mendapatkan perhatian dari Presiden Jokowi dan Menteri ATR/BPN terhadap praktek-praktek mafia tanah yang terjadi di tanah air, dan belum ditangani secara serius. 

Tak lelah Mencari Keadilan

Diketahui, berkali-kali, dirinya mengaku mencoba mengkonfirmasi kepada jajaran Kementerian ATR/BPN termasuk menemui sang Menteri baik di Jakarta maupun di Banjarmasin saat acara penyerahan 1055 aset milik Pemerintah di Kalsel, Kamis (13/07/2023) lalu. 

Saat menemui Menteri ATR BPN, menurut pengakuan Lanny, dirinya sempat menagih kembali mengenai janji sang menteri untuk segera memproses dugaan perampasan hak atas tanahnya oleh pihak lain.

Dikatakan Lanny, dirinya memohon agar Menteri Hadi Tjahjanto segera menindaklanjuti laporannya terkait dugaan perampasan tanah miliknya oleh mafia tanah.   

"Tanah milik saya SHM 2525 seluas 10.836 M3 terletak di Jalan Ahmad Yani Km 16,696, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan GS 3218/PPT tahun 1993 dikuasai mafia tanah yang menduduki tidak berdasar hukum," ujar Bunda Lanny di Banjarmasin, Jumat (14/07/2023).

Lanny menuturkan, dirinya sebenarnya hampir menyerah memperjuangkan hak atas tanahnya itu. 

Pasalnya, kata dia, ia sudah melakukan banyak upaya mencari keadilan, mulai dengan melapor dan menjalani pemeriksaan di Kepolisian Daerah hingga Mabes Polri, tetapi hasilnya masih menemui jalan buntu.