Bahkan, kata dia, mestinya ada pengecualian bagi warga Sungai Baru yang ingin menikmati kawasan wisata tersebut.

"Kalo bisa malah harusnya gratis untuk warga Sungai Baru," kata Sabriansyah kepada jurnalis Banuaterkini.com, Sabtu (08/07/2023).

Sabri juga membeberkan, meskipun KWM Kampung Ketupat milik swasta, tetapi karena lokasinya yang memakan  lahan di kawasan Sungai Baru yang selama ini merupakan ruang terbuka bagi warga Sungai Baru, mestinya ada perlakuan khusus bagi warga Sungai Baru.

Sabriansyah juga mengungkapkan, tokoh masyarakat dan warga Sungai Baru sejak awal memang tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan apalagi untuk pengelolaan Kampung Ketupat.

"Dulu sewaktu ribut-ribut pada saat salah satu ikon Kampung Ketupat roboh akhir tahun lalu,  warga sudah mengingatkan agar persoalan pengelolaan Kampung Wisata harus melibatkan masyarakat," tandas dia.

Sayangnya, kata Sabriansyah, pihak pengelola maupun Pemko Banjarmasin mengabaikan aspirasi dan masukan masyarakat.

"Apalagi soal tarif tiket masuk Kampung Ketupat, warga juga tidak dapat informasi sama sekali," aku Sabri.

Menanggapi polemik soal mahalnya harga tiket masuk Kampung Ketupat juga memantik tanggapan dari DPRD Banjarmasin.

Menurut Anggota Badan Anggaran DPRD Banjarmasin, Afrizaldi, mestinya polemik soal tarif dan hal-hal terkait pengelolaan Kampung Ketupat tidak perlu terjadi, seandainya Pemko Banjarmasin lebih terbuka dan mengkomunikasikannya secara khusus dengan DPRD Banjarmasin.  

Menurut Legislator Fraksi PAN DPRD Banjarmasin ini, Pemko Banjarmasin harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Kampung Ketupat.