Ia juga mengingatkan Pemko Banjarmasin, agar jangan sampai pengelolaan Kampung Ketupat terjadi seperti pengelolaan Taman Edukasi yang ada di samping Duta Mall Banjarmasin yang terkesan asal dan tanpa perencanaan matang.

"Mestinya persoalan pengelolaan Taman Edukasi menjadi contoh preseden buruk, karena pengelolaannya asal jalan," ucap dia.

Harusnya, kata dia, DPRD Banjarmasin diajak bicara secara khusus terkait pengelolaan aset yang melibatkan pihak ketiga, mulai dari penyusunan perencanaan hingga pelaksanaan termasuk proses evaluasi dan pengawasannya.

"Pemanfaatan aset Pemko Banjarmasin seperti halnya Kampung Ketupat  harus dikomunikasikan dengan Badan Anggaran DPRD Banjarmasin, agar tujuan dari setiap investasi yang menggunakan aset daerah tercapai," tegas legislator yang dikenal cukup vokal ini. 

Apapun konsep dan tujuan dari setiap kebijakan yang akan diambil Pemko Banjarmasin, lanjut dia, harusnya sebesar-besarnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Jangan sampai kebijakan yang diambil malah membebani masyarakat," pungkasnya.