Sejumlah elemen mahasiswa di Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah melakukan konsolidasi besar-besaran jelang aksi demonstrasi yang akan digelar Senin (1/9/2025) di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin.

Banuaterkini.com, BANJARMASIN – Gerakan yang menamakan diri Masyarakat Kalsel Melawan ini melibatkan mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), buruh, serta warga dari berbagai daerah.

Mereka dikabarkan akan berkumpul di Taman Kamboja, Jalan Anang Adenansi, sebelum bergerak menuju titik utama aksi, yaitu gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.

“Kami menuntut reformasi menyeluruh di tubuh DPR agar gaji dan tunjangan anggota dewan selaras dengan kondisi fiskal negara. Selain itu, kami menolak segala bentuk negosiasi yang tidak langsung dihadiri Ketua DPRD Kalsel, Supian HK,” tegas Rizki, Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, saat konsolidasi di Banua Anyar, Jumat (29/08/2025) malam.

Soroti DPR dan Polri

Selain mendesak reformasi DPR, massa juga menuntut perombakan di tubuh kepolisian.

Mereka meminta revisi UU Polri serta mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur bila tidak menunjukkan komitmen perubahan. Massa mengecam tindakan represif aparat terhadap masyarakat.

Isu nasional lain yang diangkat adalah kasus meninggalnya Affan Kurniawan, yang hingga kini belum mendapat kejelasan.

Massa mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum bertanggung jawab penuh.

Presiden BEM Uniska MAB Banjarmasin, Muhammad Anzari, yang sempat berorasi mengingatkan agar massa tetap satu komando saat melaksanakan aksi, agar tidak mudah diprovokasi.

Isu Lokal Jadi Sorotan

Selain isu nasional, aliansi menyoroti persoalan lokal. Mereka menolak rencana penetapan Taman Nasional Meratus yang dinilai mengancam masyarakat adat.

Tuntutan lain adalah penghentian monopoli batubara, penyelesaian konflik agraria perkebunan sawit, serta perlindungan masyarakat terdampak di sejumlah wilayah Kalsel, termasuk Kabupaten Kotabaru.

Mereka juga mendorong DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta RUU Perlindungan Masyarakat Adat sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat.

Lima Tuntutan Utama

1. Reformasi DPR
Massa menilai DPRD Kalsel maupun DPR RI harus melakukan efisiensi anggaran, terutama terkait gaji dan tunjangan anggota dewan.

Menurut mereka, besarnya anggaran yang diterima dewan tidak sebanding dengan kondisi fiskal negara dan penderitaan rakyat.

Transparansi penggunaan dana publik juga menjadi sorotan.

Selain itu, massa menegaskan hanya akan berdialog langsung dengan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, tanpa perantara atau utusan.

2. Reformasi Polri
Tuntutan berikutnya ditujukan kepada institusi Polri. Massa menuntut revisi menyeluruh terhadap UU Kepolisian karena dinilai tidak lagi relevan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Mereka mengecam keras tindakan represif aparat dalam menangani aksi masyarakat.

Bahkan, aliansi menegaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mundur apabila tidak menunjukkan komitmen nyata terhadap perubahan institusional.

3. Kasus Affan Kurniawan
Kematian Affan Kurniawan, seorang aktivis yang diduga terkait dengan tindakan aparat, masih menyisakan tanda tanya besar.

Hingga kini, belum ada kejelasan hukum maupun pertanggungjawaban dari pihak berwenang.

Massa menuntut kasus ini segera diusut tuntas, dengan transparansi penuh, serta menindak siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu.

4. Isu Lokal Kalsel
Pada level daerah, aliansi menolak keras rencana penetapan Taman Nasional Meratus.

Mereka menilai kebijakan ini berpotensi menggusur dan mengancam kehidupan masyarakat adat yang sudah lama menggantungkan hidup dari kawasan tersebut.

Selain itu, monopoli batubara dan konflik agraria perkebunan sawit di Kalsel dinilai semakin memperparah ketimpangan sosial-ekonomi.

Massa mendesak penghentian praktik monopoli dan penyelesaian konflik agraria yang adil bagi rakyat.

5. Regulasi Pro-Rakyat
Massa juga menekankan pentingnya pengesahan dua regulasi yang mereka anggap strategis: RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.

RUU Perampasan Aset dinilai menjadi instrumen penting untuk memberantas korupsi dan mengembalikan aset negara yang dirampas oleh oknum.

Sementara itu, RUU Perlindungan Masyarakat Adat dipandang krusial untuk melindungi hak-hak komunitas adat yang seringkali tersisih dalam arus pembangunan.

Aksi 1 September ini dipastikan akan dikawal ribuan massa hingga Ketua DPRD Kalsel Supian HK memberikan jawaban langsung atas tuntutan.