Laporan: Indra SN l Editor DR MDQ

Anggota Komisi II DPR RI, Difriadi Darjat, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar bertindak tegas dalam penetapan batas wilayah yang saat ini masih menimbulkan masalah dan berpotensi menimbulkan konflik di daerah.

Jakarta, Banuaterkini.com – Hal tersebut dikatakannya saat mengikuti Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI dengan agenda membahas Proses Penyelesaian Segmen Batas daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia, Senin (21/11/202).

Menurut Difri, Mendagri harus tegas karena penentuan batas wilayah di daerah banyak sarat akan kepentingan.

“Saya dulu pernah jadi Camat jadi harus sedikit lebih keras, karena wilayah rebutan juga dengan berbagai kepentingan,” ujar Difri, dikutip Banuaterkini.com, Selasa (29/11/2022).

Kepentingan kepentingan ini tidak bisa diakomodir semua, yang penting dalam menetapkannya ada asas rasionalisme, sosial, suku yang harus di kedepankan

Menurutnya, wilayah yang paling berpotensi menimbulkan konflik dalam menentukan batas wilayah dan jadi rebutan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya Alam.

Untuk itu di perlukan kebijakan kebijakan afirmasi anggaran bagi wilayah yang berhasil menyelesaikan masalah batas wilayah.

“Oleh karena itu di sini perlu ada afirmasi dalam bentuk anggaran, misalnya daerah yang tidak konflik lagi itu perlu di backup pelayanannya sekaligus anggarannya,” tegas Difri.

Selain dukungan anggaran, Pemerintah juga harus menjamin hak atas tanah wilayah yang terdahulu dikuasai dan telah berpindah ke wilayah baru, agar ada rasa keadilan bagi daerah.

Difriadi juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah menyelesaikan batas wilayah dan cukup tinggi persentasi keberhasilannya.