"Runway ini penting agar mobilisasi pesawat kecil bisa lebih cepat, terutama dalam menangani bencana," jelasnya.

Selain itu, ia juga berencana menambah aset untuk Dinas Kelautan dengan membeli alat berat seperti beko terapung guna memperbaiki kondisi muara yang dangkal.

Agar tidak terlalu terbebani dengan pembayaran cicilan utang, Dedi Mulyadi merancang strategi peningkatan pendapatan daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor.

"Tidak masalah membayar cicilan Rp500 miliar per tahun, asalkan pendapatan pajak kendaraan bisa meningkat dari Rp9 triliun menjadi Rp11 triliun. Itu bisa menutup beban utang," ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengusulkan penghapusan sebagian utang kepada pemerintah pusat untuk memberikan ruang lebih bagi pembangunan infrastruktur lainnya, seperti jalan dan sekolah.

"Kalau bisa, utang ini dihapuskan agar kita bisa fokus membangun fasilitas publik yang lebih mendesak," harapnya.

Dengan fakta bahwa pembangunan Masjid Al Jabbar ternyata dibiayai dengan utang, Dedi Mulyadi menegaskan akan lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun warisan utang ini menjadi beban, ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan mencari solusi inovatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik.