Kabar mengejutkan datang dari Kalimantan Selatan. Sahbirin Noor, atau yang akrab disapa Paman Birin, mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi sebagai Gubernur Kalimantan Selatan hanya sehari setelah memenangkan gugatan praperadilan atas status tersangkanya.

Banuaterkini.com, BANJARBARU - Dalam keputusan pada Selasa (12/11/2024), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk membatalkan penetapan status tersangka yang sebelumnya diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Sahbirin, dengan alasan kurangnya bukti yang cukup dan dugaan prematuritas pada kesimpulan KPK.

Namun, meski bebas dari jeratan hukum, Sahbirin tetap memilih untuk mundur. Pengunduran diri ini diumumkannya langsung di hadapan ratusan pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel pada Rabu (13/11/2024) di Ruang Idham Chalid, dengan suasana penuh keharuan.

"Hari ini saya mengundurkan diri, pemberkasannya sudah diproses," ucap Paman Birin, yang kemudian pamit sembari disambut isak tangis para pegawai yang sudah dua periode mendampinginya.

Sahbirin juga menyebutkan bahwa jabatan Gubernur Kalsel akan diisi oleh seorang penjabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan sampai terpilihnya gubernur definitif yang baru.

Langkah ini pun memunculkan berbagai spekulasi di kalangan publik dan analis politik, terutama di tengah polemik yang menyertainya.

Polemik OTT KPK  

Keputusan pengunduran diri Sahbirin Noor tidak bisa dilepaskan dari konteks kasus hukum yang membelitnya, meski status tersangkanya sudah dibatalkan.

Status tersangka yang pernah disematkan oleh KPK terkait dugaan korupsi tetap memberikan tekanan kuat bagi figur publik seperti Sahbirin.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan sejumlah pejabat dan pengusaha di lingkup Kalsel beberapa bulan terakhir turut meningkatkan sorotan terhadap pemerintahannya.

Meskipun belum terbukti secara hukum, tekanan politik dan publik yang besar sering kali menempatkan pejabat publik dalam posisi dilematis, seperti yang dialami Sahbirin.

Keputusan ini juga diwarnai dengan konteks politis lain, yaitu pencalonan istri Sahbirin Noor dalam kontestasi gubernur Kalsel yang akan datang.

Bagi sebagian pihak, pengunduran diri ini dilihat sebagai langkah untuk meredakan konflik kepentingan dan menjaga integritas, terutama dengan potensi pencalonan anggota keluarganya.

Di sisi lain, ada spekulasi bahwa pengunduran diri ini bisa saja menjadi langkah strategis untuk menghindari sorotan negatif yang berpotensi melemahkan peluang keluarganya dalam kontestasi politik mendatang.

Manuver atau Komitmen pada Etika Politik?

Pengunduran diri Paman Birin, meskipun mengundang pujian dari sebagian kalangan sebagai langkah yang menunjukkan integritas, juga menimbulkan perdebatan.

Ada pihak yang melihat keputusan ini sebagai bentuk tanggung jawab etis dan komitmen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.

Namun, tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa langkah ini adalah manuver politik yang terukur dalam menjaga pengaruh dan posisi keluarganya di panggung politik Kalsel.

Keputusan untuk mundur di tengah polemik ini mencerminkan situasi yang sering dihadapi pejabat publik di Indonesia: antara mempertahankan posisi dan menghadapi sorotan hukum atau memilih langkah pengunduran diri demi menjaga stabilitas politik.

Dalam konteks politik Kalsel yang ketat, di mana kontestasi sering kali sarat kepentingan, mundurnya Paman Birin dapat membuka babak baru dalam peta politik di wilayah tersebut.

Dengan mundurnya Paman Birin, posisi penjabat gubernur yang akan segera ditunjuk menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan kepemimpinan di Kalsel hingga adanya gubernur definitif.

Di sisi lain, masih harus dilihat bagaimana pengaruh Paman Birin dan jaringan politiknya akan berlanjut, terutama dengan adanya pencalonan istrinya dalam pemilu mendatang.

Pengaruhnya yang besar dalam politik lokal Kalsel dan loyalitas para pegawai pemprov yang terbangun selama dua periode kepemimpinannya menunjukkan bahwa posisinya masih memiliki dampak signifikan terhadap iklim politik setempat.

Pada akhirnya, pengunduran diri ini membuka pertanyaan lebih lanjut tentang bagaimana peran keluarga Paman Birin di masa depan dan seberapa kuat pengaruh politiknya tetap terjaga di Kalsel.

Langkah ini juga mengundang perhatian terhadap bagaimana standar etika dan tanggung jawab politik akan dimainkan di kancah politik lokal yang terus berkembang.

Keputusan Paman Birin telah membuktikan bahwa isu hukum dan tekanan politik masih menjadi faktor yang kuat dalam menentukan arah perjalanan pejabat publik di Indonesia.