"Nah, ini jadi upaya kita dengan mengundang ya berbagai pihak, berbagai daerah. Mereka juga bisa menceritakan inovasi yang sudah dilakukan apa dan tantangan-tantangan dihadapinya apa,” ujarnya.

Anggota DPR dari Dapil Kalimantan Timur ini juga menyampaikan bahwa salah satu yang dibahas adalah mengenai sumber daya manusia. Hal ini kemudian juga ikut menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas literasi dari di suatu daerah.

“Termasuk soal sumber daya manusianya. Jadi sebenarnya juga ini sangat penting sekali. Misalnya soal jumlah pustakawan ya, juga jumlah perpustakaan sudah tersertifikasi. Kalau ternyata terlalu sedikit ya ternyata asesor-nya juga sedikit sehingga prosesnya itu sendiri berjalan lambat,” jelas Hetifah.

Hatifah menegaskan bahwa rapat tersebut ditujukan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai masalah yang terjadi di tiap-tiap daerah terkait dengan tingkat literasi.

Ia tak ingin hanya masyarakat disalahkan lantaran tak gemar membaca tanpa mengupas latar belakang masalah yang terjadi.

Ia juga menungkapkan, Panja diharapkan dapat menentukan langkah yang tepat termasuk kebijakan dan fasilitasi yang dibutuhkan dengan permasalahan dan harapan yang disampaikan.

“Jadi kita ingin data-data yang ada itu kita bedah ya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih persis ya. Sebetulnya problemnya itu apa? Jadi kita tidak sekedar menyalahkan masyarakat bahwa mereka itu tidak gemar gitu ya. Tapi mengapa mereka jadi tidak gemar membaca? Jadi kita dalami dan apa yang bisa kita lakukan kedepan, kebijakan-kebijakan apa, bentuk fasilitasi seperti apa itu yang sebetulnya diharapkan dari adanya Panja ini,” kata Hetifah.

Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur.

Turut hadir pula Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku. (uc/rdn)