Kerja sama ini juga menjadi bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), di mana mahasiswa didorong untuk turun langsung ke lapangan dalam mengamati dan mengkritisi layanan publik.

Hal ini dianggap penting karena mahasiswa dapat membawa perspektif baru yang kritis dan konstruktif dalam menganalisis berbagai permasalahan yang ada.

Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin, Joni Riadi, menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, ini adalah langkah maju dalam menciptakan sinergi antara dunia akademis dan praktik nyata di lapangan.

"Melalui program ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga bisa berkontribusi langsung dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik di Kalsel," jelas Joni.

Hal senada disampaikan oleh Rektor Uniska, Abd. Malik, dan Rektor UMB, Khudzaifah Dimyati, yang menyatakan bahwa kampus memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang peduli terhadap masalah-masalah pelayanan publik.

"Kami berharap mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik," ujar Malik.

Dalam kesempatan yang sama, Mokhammad Najih mengungkapkan bahwa berdasarkan data laporan Ombudsman RI, Kalsel masih menghadapi berbagai masalah dalam hal pelayanan publik.

Pemerintah daerah menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat, terutama terkait administrasi kependudukan, infrastruktur, dan pendidikan.

"Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap peran serta mahasiswa dan akademisi dapat membantu memperbaiki sistem pelayanan publik di Kalimantan Selatan, sehingga masalah-masalah maladministrasi bisa ditekan," tegas Najih.

Kerja sama antara Ombudsman RI dan tiga perguruan tinggi di Banjarmasin ini diharapkan tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga pada edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelayanan publik yang berkualitas.