Bagaimana caranya? Dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur justru digunakan untuk membayar balik "investor politik."

Berbenah

Apa yang terjadi di Kalsel, Bengkulu, dan Pekanbaru adalah alarm keras bahwa bangsa ini membutuhkan langkah tegas dan revolusioner.

KPK, yang kini berada di bawah bayang-bayang pelemahan kewenangan, tetap menjadi harapan meski terbatas. Namun, tidak cukup hanya mengandalkan lembaga antirasuah. Sistem politik harus direformasi secara menyeluruh.

Pilkada harus didesain ulang dengan mekanisme yang lebih transparan dan berintegritas.

Sistem pemilu berbasis teknologi, pengawasan ketat terhadap dana kampanye, dan sanksi keras terhadap politik uang adalah beberapa langkah yang bisa diambil.

Namun, reformasi ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada komitmen kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk menolak budaya korupsi.

Retorika vs Realitas

Merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia di tengah tsunami korupsi yang melanda negeri ini seperti memberi tepuk tangan meriah pada aktor buruk di panggung yang rusak. Kita terjebak dalam retorika tanpa aksi nyata, dalam peringatan simbolis tanpa substansi.

Pertanyaannya adalah: apakah bangsa ini benar-benar ingin keluar dari lingkaran korupsi?