Warga berharap pemerintah segera bertindak untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk memastikan legalitas semua bangunan dan akses yang digunakan oleh pihak sekolah.

Menurut Akhmad Murjani yang juga Ketua Yayasan Universitas Cahaya Bangsa ini, warga Citraland tidak berniat menghalangi proses pendidikan.

Namun, ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan adalah hal yang tidak bisa ditawar.

“Kami ingin masalah ini diselesaikan sesuai aturan. Jangan sampai konflik ini merugikan semua pihak, termasuk peserta didik yang menggunakan jasa pendidikan di Mitra Kasih. Audit perizinan harus dilakukan untuk memastikan semua berjalan sesuai hukum,” ungkapnya.

Permasalahan ini kini menjadi sorotan publik, terutama karena menyangkut keseimbangan antara hak warga untuk mendapatkan kenyamanan dan hak siswa untuk menempuh pendidikan tanpa gangguan.

"Keputusan pemerintah dalam menyikapi konflik ini akan menjadi kunci penyelesaian yang adil bagi semua pihak," pungkasnya.