Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP), Gusti Farid Hasan Aman. Sumber: instagram @gtfarid.official.

Editor: Indra SN/M/DQ

Undang-Undang tentang Pemerintahan Digital atau kami singkat PemDi, diharapkan dapat mengatasi dan meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.

Jakarta, Banuaterkini.com - Ketua Badan Kersama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Gusti Farid Hasan Aman, mengatakan UU PemDi diharapkan dapat menjawab tantangan dunia modern, salah satunya di bidang pelayanan pemerintahan.

Dutip dari akun Instagram gtfarid.official, Senin (20/06/22) Farid menjelaskan pemerintahan elektronik menjadi hal yang tidak terhindarkan dengan kemajuan teknologi. Pemerintahan elektronik menyasar pada tiga kluster, yaitu pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Menurutnya inovasi teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

"Hal ini sudah dirintis di berbagai daerah di Indonesia dengan konsepnya masing-masing. Undang-undang ini nantinya menjadi payung hukum tentang ekosistem digital nasional," jelas anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantam Selatan.

Permasalahan seperti perlindungan data nasional, otentifikasi dokumen online, sistem pembayaran non tunai, dan kejahatan digital memerlukan payung hukum berupa undang-undang.

Kesiapan pemerintah elektronik bukan hanya bersumber pada kesiapan pemerintah, ada banyak stakeholder yang perlu dilibatkan. Undang-undang ini penting untuk mengawal setiap stakeholder tersebut, jelasnya.