Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil di awal 2025. Namun, di balik tren positif tersebut, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami tekanan signifikan.

Banuaterkini.com, BANJARAMASIN - Realisasi pendapatan negara dan daerah menunjukkan kontraksi yang cukup dalam, memicu kekhawatiran terkait keberlanjutan stimulus fiskal dan efektivitas kebijakan anggaran.

Menurut Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi, pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan IV 2024 mencapai 5,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 5,05%.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalsel tercatat Rp286,82 triliun (ADHB) atau Rp156,76 triliun (ADHK), dengan sektor pertambangan sebagai penyumbang utama (29,47%).

"Meskipun demikian, kinerja fiskal tidak sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi yang positif," ujar Syafriadi, dalam keterangannya yang diterima Banuaterkini.com, Minggu (09/03/2025).

APBN Kalsel Tertekan, Penerimaan Pajak Anjlok

Hingga Januari 2025, realisasi pendapatan APBN di Kalsel hanya mencapai Rp106,88 miliar atau 0,49% dari target Rp22,02 triliun.

Capaian ini mengalami kontraksi sebesar 91,25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan perpajakan menurun signifikan akibat meningkatnya restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menyebabkan defisit penerimaan PPN sebesar Rp690,42 miliar (-534,79%).

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas juga turun 18,31% akibat perpindahan Wajib Pajak (WP) Cabang ke KPP tempat WP Pusat terdaftar.

Di sisi lain, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mendominasi pendapatan negara di Kalsel dengan kontribusi 95%.

Namun, PNBP juga mengalami penurunan sebesar 61,38%, terutama dari sektor lelang, pendapatan aset negara, dan jasa layanan Badan Layanan Umum (BLU).

APBD Kalsel Melemah, Realisasi Belanja Tertahan