Efektivitas,  inovasi,  kreativitas  lanjut Sri Wahyuni  adalah spirit di bidang dunia  usaha  yang harusnya juga  mewarnai tata kelola pemerintahan.

Karena itu,  perubahan sistem di dalam organisasi pemerintah secara fundamental itu harus  meliputi tujuan dan sistem insentifnya. 

“Ketika organisasi itu mencapai tujuan,  ketika ada prestasi yang dilakukan oleh karyawan seperti apa sistem reward dan punishmen-nya. Kemudian transparansi, akuntabilitas dan   struktur kekuatan organisasi pemerintahannya,” jelasnya. 

Sekda Sri Wahyuni menambahkan tata kelola pemerintahan  negara yang maju dan bebas korupsi menerapkan good governant.  Dimana sistem birokrasi bekerja secara efisien, efektif dan inovatif. 

“Negara-negara yang menerapkan spirit entrepreneur,  spirit wirausaha di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka adalah negara-negara yang memimpin di dalam pelayanan publik,” ungkap Sri lagi. 

Ia mencontohkan  negara kecil Estonia yang merupakan  pecahan dari negara Yugoslavia.  Mereka telah  menerapkan birokrasi  yang efisien dan  efektif.

Saat ini bahkan mereka sudah menjadi rujukan  penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien dan efektif secara digital di dunia.  

Ia juga memaparkan 10 10 prinsip  kewirausahaan birokrasi yang diusung oleh David Osborne dan Ted Gaeble yaitu  pemerintahan yang katalis, pemerintahan milik masyarakat, pemerintahan yang kompetitif, dan pemerintahan yang digerakkan oleh misi.

Selain itu, ada juga prinsip pemerintahan  yang berorientasi hasil, pemerintahan berorientasi pelanggan, pemerintahan  wirausaha, pemerintahan yang antisipatif, pemerintahan desentralisasi dan  pemerintahan yang  berorientasi pasar.

Tetapi, Prof Rudi Handoko, mengkritik tajam teori Osborne dan Gaebler yang seolah 'mengharuskan' birokrasi berorirentasi pasar.